Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Majelis Umum, sepakat memilih Republik Ceko sebagai pengganti Rusia dalam anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB yang statusnya ditangguhkan karena invasi ke Ukraina.
Republik Ceko nantinya akan menyelesaikan masa jabatan Rusia di Dewan HAM PBB yang telah memasuki tahun kedua dari total tiga tahun keanggotaannya di dewan tersebut.
Republik Ceko terpilih menggantikan Rusia setelah mendapatkan dukungan sebanyak 157 suara, sementara 23 negara memilih abstain. Keanggotaan Prague di Dewan HAM PBB resmi dimulai sejak pemungutan suara tersebut diputuskan pada Selasa (10/5).
Dewan HAM PBB sendiri beranggotakan 47 negara yang masing-masing memiliki masa jabatan selama tiga tahun.
Keluarnya Rusia dari Dewan HAM PBB didorong oleh Amerika Serikat (AS) sebagai bentuk konsekuensi karena invasi yang dilakukan Moskow ke Ukraina. Inisiatif itu lantas mendapat dukungan Majelis Umum PBB yang memberikan suara mayoritas untuk menangguhkan keanggotaan Rusia di dewan tersebut. Setelah jajak pendapat itu, Rusia mengecam resolusi tersebut dan memilih untuk keluar dari Dewan HAM PBB.
Walaupun Dewan HAM PBB tidak dapat menerapkan kebijakan dan resolusi yang mengikat, keputusan dewan tersebut dinilai memiliki nilai tawar dan bobot politik yang signifikan guna mendorong penyelidikan soal dugaan pelanggaran HAM oleh Rusia.
Seorang pejabat seperti dikutip Reuters mengatakan dewan HAM PBB pada Kamis (12/5) akan menggelar sidang khusus untuk membahas situasi konflik di Ukraina. Rapat itu digelar setelah Kyiv menyerukan peninjauan kembali situasi di Ukraina, termasuk laporan korban massal di Mariupol.
Sementara, AS baru-baru menilai Presiden Rusia Vladimir Putin berencana membiarkan apa yang Moskow sebut "operasi militer khusus" di Ukraina terjadi berlarut-larut. Mata-mata top AS pada Selasa (10/5) mengatakan bahwa Putin mungkin menggunakan langkah-langkah ekstrem untuk memastikan Rusia tetap menang pada akhirnya.
Direktur Intelijen Nasional (DNI) AS Avril Haines memperingatkan, Putin juga akan meningkatkan tindakan domestik yang dapat berkontribusi pada upaya perang, seperti melembagakan darurat militer.
"Tren saat ini meningkatkan kemungkinan bahwa Presiden Putin akan beralih ke cara yang lebih drastis, termasuk memberlakukan darurat militer, reorientasi produksi industri, atau berpotensi meningkatkan tindakan militer untuk membebaskan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuannya saat konflik berlarut-larut," kata DNI Haines kepada para senator, seperti dikutip dari Daily Beast.
