Calon Perdana Menteri Inggris Liz Truss secara resmi berencana melabeli Tiongkok sebagai 'ancaman' bagi keamanan nasional bagi Inggris. Sebuah langkah yang disebutnya untuk mengubah kebijakan luar negeri.
Mengutip sekutu Truss, media The Times melaporkan Truss juga bermaksud untuk membuka kembali tinjauan terpadu, yang mengkaji prioritas pertahanan dan diplomasi di Inggris selama sepuluh tahun mendatang. Apabila hal itu terjadi, maka status Tiongkok akan sama seperti Rusia, yang didefinisikan oleh tinjauan tersebut sebagai "ancaman akut."
Ini mengklasifikasikan Tiongkok sebagai 'pesaing sistemik', dengan alasan bahwa Inggris harus tetap terbuka untuk perdagangan dan investasi dari pembangkit tenaga listrik Asia, tetapi tetap waspada terhadap risiko terhadap keamanan nasional.
Laporan tersebut menyatakan bahwa sementara "ekonomi perdagangan terbuka, seperti Inggris perlu terlibat dengan Tiongkok dan tetap terbuka untuk perdagangan dan investasi Tiongkok, namun pada sisi lain mereka juga harus melindungi diri mereka sendiri dari praktik yang berdampak negatif pada kemakmuran dan keamanan nasional."
Truss, yang menjadi calon terdepan dalam perlombaan untuk menggantikan Boris Johnson sebagai Perdana Menteri, berjanji untuk membuka kembali peninjauan dan mengubah beberapa ketentuannya jika dia menjadi kepala pemerintahan.
Truss dilaporkan ingin menerapkan perubahan sebagai bagian dari upaya untuk mengendalikan upaya Departemen Keuangan yang hendak meningkatkan kerja sama ekonomi dengan Beijing. Truss, bagaimanapun, diperkirakan akan menempatkan masalah keamanan nasional di atas kerja sama ekonomi, menurut para ahli politik.
"Tidak akan ada lagi kemitraan ekonomi antara Inggris dan Tiongkok di bawah Truss," ujar salah satu sekutunya yang enggan disebut namanya.
Truss sebelumnya mencap raksasa teknologi Tiongkok sebagai risiko keamanan dan mendesak lebih banyak senjata untuk dikirim ke Taiwan, yang dipandang Beijing sebagai bagian dari wilayahnya.
Truss akan berhadapan dengan mantan Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak sebgaai perdana menteri baru.
