BOGOR - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, Jawa Barat, menargetkan seluruh Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat telah melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) pada akhir November 2021.
Kepala Disdik Kota Bogor Hanafi mengatakan secara bertahap, sejak 4 Oktober 2021, mulai SMP dan SMA/SMK atau sederajat telah melakukan PTM terbatas.
Pada tahap pertama, terdiri atas 44 SMP negeri dan swasta, 115 SMA/SMK, 30 madrasah, dan 11 Sekolah Luar Biasa (SLB).
Saat ini, katanya, untuk SMA/SMK dan sederajat telah melaksanakan PTM seluruhnya, kecuali dua sekolah yang terkena sanksi atas pengeroyokan siswa hingga menyebabkan korban tewas, yakni SMAN 6 dan SMAN 7.
Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), di Kota Bogor terdapat 12 SMA negeri dan 63 SMA swasta, sehingga total 75 SMA. Selain itu, lima SMK negeri dan 98 SMK swasta sehingga total 103 SMK.
Begitupun dengan tingkat SMP, katanya, seluruhnya telah melaksanakan PTM. Data dari Kemendikbudristek menunjukkan terdapat 21 SMP negeri dan 154 SMP swasta di kota itu.
Awalnya, PTM SMP dimulai dengan 36 sekolah karena memenuhi verifikasi faktual sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019.
Hanafi menyampaikan untuk SD masih bertahap karena dimulai lebih lambat dari SMP dan SMA/SMK atau sederajat.
Dari total 280 SD di Kota Bogor terdiri atas 211 SD negeri dan 69 SD swasta, telah ada 108 sekolah yang mulai PTM untuk siswa kelas 4, 5, dan 6.
"Minggu depan 36 SMP lagi, sampai pertengahan atau akhir November semua sekolah di semua jenjang sudah PTM, kecuali dua SMA yang disanksi kasus siswanya terlibat pengeroyokan, tanya KCD," katanya.
Bukan PPKM
Hanafi mengungkapkan status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 1 tidak menjadi dasar pembelajaran tatap muka (PTM) berlangsung, melainkan mengikuti aturan surat keputusan bersama (SKB) empat menteri.
"Status level PPKM tidak berpengaruh, selama SKB empat menteri tidak diubah," katanya.
Acuan penyenggaraan PTM terbatas yakni SKB Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).