JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, memberikan arah agar seluruh jajaran PAN mendukung pemerintah yang dipimpin Presiden Joko Widodo selama lima tahun ke depan. Namun, sikap resmi PAN baru akan diputuskan pada forum rapat kerja nasional PAN yang diselenggarakan dalam beberapa hari ke depan.
"Seluruh jajaran PAN akan mendukung pemerintah yang konstitusional. Pemerintah yang konstitusional adalah pemerintah yang dipimpin oleh presiden dan wakil presiden yang sah, yakni memenangkan pemilu presiden 2019," kata Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, pada diskusi dialektika demokrasi dengan tema Periode Kedua Jokowi, Masihkah Larangan Aturan Rangkap Jabatan Diberlakukan?, di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (8/8).
Namun, Mauladi menegaskan PAN tidak akan memintaminta jatah menteri kabinet, karena hal itu adalah hak prerogatif presiden. Dalam sistem politik nasional di Indonesia yang menganut sistem presidensial, tidak ada istilah opisisi karena konfigurasi politik di tingkat nasional dan daerah tidak sama.
Ia mencontohkan di tingkat nasional PAN berkoalisi dengan Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam mendukung calon presiden pada pemilu presiden 2019. Namun, di daerah koalisi partai berbeda-beda, tergantung pada konstelasi politik di daerah tersebut. tri/N-3