WELLINGTON - Pemerintah Selandia Baru akan melarang telepon seluler di sekolah-sekolah di seluruh negeri, kata Perdana Menteri yang baru, Christopher Luxon, Jumat (1/12). Kebijakan itu dikeluarkan seiring upaya pemerintahannya mengatasi anjloknya tingkat melek huruf di negara itu.
Sekolah-sekolah di Selandia Baru pernah membanggakan nilai literasi terbaik di dunia. Namun tingkat membaca dan menulis telah menurun hingga ke titik yang membuat beberapa peneliti khawatir akan terjadi "krisis" di kelas.
Luxon menyatakan akan melarang penggunaan ponsel di sekolah dalam 100 hari pertama masa jabatannya, dan mengadopsi kebijakan yang diujicobakan dengan hasil yang beragam di Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis.
Langkah ini akan menghentikan perilaku yang mengganggu dan membantu siswa untuk dapat fokus, kata Luxon.
"Kami akan melarang ponsel di sekolah-sekolah di seluruh Selandia Baru. Kami ingin anak-anak kami belajar dan kami ingin guru kami mengajar," katanya.
Para peneliti dari lembaga amal Education Hub di Selandia Baru memperingatkan akan adanya "krisis melek huruf" pada 2022. Lebih dari sepertiga anak usia 15 tahun di negara itu hampir tidak bisa membaca atau menulis.
"Sudah jelas sesuatu harus dilakukan untuk mengatasi rendahnya tingkat melek huruf di Aotearoa Selandia Baru," tulis mereka.
Pemerintahan konservatif Luxon, yang dilantik pada hari Senin, terperosok dalam kontroversi selama minggu pertama kekuasaannya.
Para dokter memperingatkan negara ini akan menghadapi "tragedi" kesehatan masyarakat setelah pemerintah secara tak terduga membatalkan langkah-langkah pengendalian tembakau terkemuka di dunia yang bertujuan melarang penjualan rokok kepada siapa pun yang lahir setelah tahun 2008.
Luxon juga setuju untuk memulai kembali eksplorasi minyak dan gas lepas pantai, mengabaikan salah satu kebijakan perubahan iklim yang diusung mantan Perdana Menteri Jacinda Ardern.
