JAKARTA - Perusahaan-perusahaan sektor jasa didorong lebih berperan dalam menjadikan Jakarta sebagai kota bisnis, setelah tidak lagi menyandang status ibu kota negara pada tahun 2024. "Bisnis berbasis jasa ini nanti kita buat daftarnya seperti perbankan dan lainnya," kata Ketua Komisi B DPRD DKI, Ismail, Selasa (15/8).
Ismailberharap perusahaan sektor jasa ini bisa menjadi salah satu variabel penting dalam memberikan pemasukan bagi kota Jakarta ke depan. Dia berharap daftar perusahaan jasa yang dikumpulkan bisa memberi pelayanan terbaik kepada pendatang dan pebisnis yang berkunjung ke Jakarta.
Sementara itu, Kepala Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran, dan Industri BP BUMD DKI Jakarta, Thomas, menuturkan menjelang kepindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur,telah memaksimalkan pemanfaatan barang dan jasa yang mampu menjangkau masyarakat.
"Itu terbukti dengan hadirnyaLRT, MRT, dan Transjakarta. Kemudian uang muka nol rupiah, beras murah, perbankan, dan sebagainya," ujar Thomas. Menurut dia, dukungan Jakarta menjadi kota bisnis bisa dilihat dari adanya pelayanan jasa transportasi. Sektor ini sekarang mampu mengantarkan masyarakat melakukan pekerjaan hingga menjalankan bisnis sampai ke penjuru kota.
Dengan demikian, lanjut dia, salah satu kemudahan akses transportasi mampu memberikan insentif dalam mendongkrakperekonomian Jakarta ke depan. "Kehadiran BUMD selain mengeksekusi program pemerintah juga menyediakan lapangan pekerjaan kepada masyarakat," tuturnya.
Berdasarkan data Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), jumlah pusat perbelanjaan Jakarta mencapai 96 unit. Jumlah tersebut terdiri atas 76 mal dan 20 pusat perdagangan (trade center).
Yakin
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Jakarta, Sri Haryati, di hadapan para pengusaha ritel dalam Indonesia Retail Summit 2023 di Jakarta, Senin, meyakini bahwa Jakarta tetap akan menjadi kota bisnis, setelah IKN pindah."Pemerintah Provinsi DKI perlu meyakinkan kepada para pengusaha ritel bahwa Jakarta akan tetap menjadi kota bisnis, meski IKN pindah," kata Sri.
Menurutnya, ini juga sesuai dengan arahan Presiden Jokowi bahwa Jakarta tetap akan menjadi kota bisnis, kota ekonomi berskala global. Menurut Sri, DKI dan pemerintah pusat terus membahas agar Jakarta tetap bisa menjaga kestabilan ekonominya ke depan, meski tak lagi menjadi IKN.
Memang selama ini Jakarta menyumbang 16-17 persen perekonomian nasional. DKI tidak bisa sendirian menjaga ekonomi Jakarta.
