“Dinas Pendidikan masih mengkaji dan mendata sekolah swasta yang mau bergabung dalam program sekolah swasta gratis."
JAKARTA - Saat ini para siswa sekolah swasta banyak diusulkan agar juga digratiskan seperti negeri. Untuk itu, Pemprov Jakarta masih terus mengkaji usulan tersebut.
"Dinas Pendidikan masih mengkaji dan mendata sekolah swasta yang mau bergabung dalam program sekolah swasta gratis," tutur Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Jakarta, Purwosusilo, Rabu.
Menurutnya, yang perlu dikaji antara lain besaran biaya, sasaran, dan kriteria sekolah. Kemudian, skema penyalurannya. Selain itu, juga menyangkut penggunaan anggaran dan penanggungjawabannya.
Purwosusilo menjelaskan bahwa masih ada waktu dari November hingga Juni 2025 untuk mengkaji. Dalam kurun tersebut, dinas akan melengkapi regulasi terkait sekolah swasta gratis. Saat ditanyai kemungkinan Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) dihapus karena sekolah gratis, Purwosusilo menegaskan bahwa prinsip pelaksanaannya bukan seperti itu.
Dia juga menyampaikan, telah membuat simulasi bantuan untuk menunjang keperluan sekolah seperti biaya seragam dan sepatu. Secara fasilitas, dia memastikan seluruh masyarakat Jakarta bisa mendapat pendidikan berkualitas. "Untuk itu, anak perlu sekolah. Mereka bisa dapat layanan. Kalau terkait KJP, kan ada SPP. Kalau sudah gratis, SPP-nya dobel dong," tanyanya.
