JAKARTA - Banyak sekolah belum menggelar asesmen nasional (AN) tahun 2021 karena ketiadaan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Sekolah yang belum menggelar AN diminta ikut susulan pada bulan Maret ini. Demikian disampaikan Direktur Sekolah Dasar, Kemendikbudristek, Sri Wahyuningsih, dalam webinar, Senin (7/3).
"Satuan pendidikan yang belum sempat mengikuti AN tahun 2021 dimohon mengikuti AN susulan," ujarnya. Dia menyebut, untuk jenjang sekolah dasar masih ada 10 persen dari sekitar 149 ribu sekolah yang belum melengkapi rangkaian AN seperti survei karakter dan lingkungan belajar.
Sri minta, Dinas Pendidikan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) daerah untuk membantu sekolah menuntaskan kewajibannya mengikuti AN. Dia menekankan, meski tidak seperti Ujian Nasional (UN), AN menjadi modal memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan berbasis data.
"Ini modal untuk satuan pendidikan. Juga bagi pemda dalam menyelesaikan persoalan pendidikan. Hasil AN merupakan data," jelasnya. Lebih jauh, Sri menerangkan, kelengkapan data AN sangat penting. Nantinya, hasil AN akan jadi bagian dari profil atau rapor pendidikan baik untuk satuan pendidikan maupun pemerintah daerah.
Dia menambahkan, dalam waktu dekat Mendikbudristek akan menyampaikan rapor pendidikan. Rapor pendidikan menjadi pertanggungjawaban pemerintah kepada satuan pendidikan dan pemda terkait kualitasnya. "Melalui rapor nanti terpotret kualitas pendidikan di sekolah tingkat kabupaten, kota, dan provinsi," katanya.
Sri menuturkan, dengan rapor akan diketahui kelemahan-kelemahan di satuan pendidikan dan pemerintah daerah. Nantinya satuan pendidikan dan pemerintah daerah menyusun perencanaan berbasis data. "Data tersebut akan diperoleh dari rapor pendidikan," tandasnya.
Sementara itu, Koordinator Inovasi dan Implementasi Asesmen pada Pusat Asesmen Pendidikan, Kemendikbudristek, Handaru Catu Bagus, menjelaskan, AN menjadi terobosan. AN memiliki komponen utama: Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), survei karakter, dan survei lingkungan belajar.
"AN diharapkan dapat berperan untuk memetakan mutu pendidikan Indonesia hingga level daerah dan sekolah. Hasilnya, diharapkan dapat mendorong inisiasi kebijakan yang asimetris," ucapnya.
