PBB menyebut program nuklir Korea Utara berbahaya dan melanggar hukum. Adalah tanggung jawab Korut untuk kembali ke meja perundingan.
PBB - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan pada Kamis (12/1) bahwa tanggung jawab ada pada Korea Utara untuk kembali ke pembicaraan yang bertujuan agar Pyongyang menghentikan program senjata nuklirnya. Sebuah bantahan atas permintaan Tiongkok agar Amerika Serikat menunjukkan fleksibilitasnya.
Korea Utara telah dikenai sanksi PBB sejak 2006 atas program nuklir dan rudal balistiknya.Apa yang disebut pembicaraan denuklirisasi enam pihak - antara Korea Utara, Korea Selatan, Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, dan Jepang - terhenti pada 2009.
Pembicaraan antara pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan Presiden AS saat itu Donald Trump pada 2018 dan 2019 juga gagal.Tionbgkok dan Rusia sejak itu mendorong agar sanksi PBB dilonggarkan untuk tujuan kemanusiaan dan membujuk Pyongyang untuk kembali berunding.
"Program senjata nuklir melanggar hukum yang dikejar Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK) adalah bahaya yang jelas dan nyata, mendorong risiko dan meningkatkan ketegangan geopolitik baru," kata Guterres pada pertemuan DK PBB tentang aturan hukum, yang diketuai Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa. Hayashi.
"Tanggung jawab ada pada DPRK untuk memenuhi kewajiban internasionalnya dan kembali ke meja perundingan," kata Guterres, menggunakan nama resmi Korea Utara.
Misi Korea Utara untuk PBB di New York tidak segera menanggapi permintaan komentar atas pernyataan Guterres.Namun pada November lalau menteri luar negeri Korea Utara menuduh Guterres berpihak pada Amerika Serikat dan gagal menjaga ketidakberpihakan dan objektivitas.
Tiongkok tahun lalu mengatakan, kunci untuk menyelesaikan masalah rudal balistik dan program nuklir Korea Utara ada di tangan AS. Negara ini mendesak Washington menunjukkan "lebih tulus dan fleksibel" jika menginginkan terobosan.
AS mengatakan, terserah Korea Utara untuk memutuskan apakah akan terlibat dalam pembicaraan mengenai program senjata nuklirnya.Korea Utara telah menolak permohonan diplomasi AS sejak Presiden Joe Biden menggantikan Trump pada Januari 2021.
Korea Utara tahun lalu melanjutkan uji coba rudal balistik antarbenua untuk pertama kalinya sejak 2017. Korut juga bersiap membuka kembali lokasi uji coba nuklirnya, meningkatkan prospek uji coba bom nuklir baru untuk pertama kalinya sejak 2017.
Guterres juga mengatakan kepada DK PBB pada hari Kamis bahwa serangan terhadap hak-hak perempuan dan anak perempuan oleh pemerintahan yang dipimpin Taliban "menciptakan apartheid berbasis gender" di Afghanistan.
Pemerintahan yang dipimpin Taliban yang merebut kekuasaan pada Agustus 2021, mengumumkan larangan pekerja perempuan pada 24 Desember, menyusul larangan yang diberlakukan sebelumnya pada perempuan untuk melanjutkan pendidikan ke universitas.MAret lalu, anak perempuan dilarang masuk sekolah menengah.
