Komposisi keanggotaan KPK sangat penting dan strategis dalam proses pencegahan dan pemberantasan korupsi. Karena itu diperlukan ketelitian yang sangat tinggi untuk memilihnya.
JAKARTA- Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menyikapi hal itu, para Guru Besar dari berbagai universitas di Indonesia berharap Pansel tidak salah menyeleksi para calon pimpinan komisi antirasuah. Jangan sampai yang terpilih adalah komisioner yang jejak rekam serta integritasnya diragukan atau bermasalah.
"'KPK harus diisi oleh orang-orang yang berintegritas tinggi dan berjiwa besar untuk kemajuan NKRI. Jadi di dalam KPK adalah orang-orang yang bersih, jujur, bermoral tinggi, independen, dan tidak punya kepentingan apa-apa selain untuk menjadikan negara ini bersih dari korupsi," kata Profesor Asep Syaifuddin, Rektor Universitas Al-A zhar di Jakarta, Minggu (1/9).
Senada dengan Asep, Profesor Hibnu Nugroho, Guru Besar Universitas Soedirman, Purwokerto meminta masukanma sukan dari publik diperhatikan. Karena bagaimana pun KPK milik publik. Oleh karenanya faktor integritas, independensi dan profesionalitas merupakan harga mati. Seandainya tidak memenuhi harapan publik, Pansel dan DPR, ia minta tidak memaksakan untuk memilihnya. "Jangan sampai salah pilih komisioner KPK," ujarnya.
Profesor Sulistyowati Irianto, Guru Besar Universitas Indonesia juga satu suara. Menurutnya, KPK adalah garda terdepan bagi Indonesia yang bersih dari korupsi. Penegakan hukum dan jaminan demokrasi salah satunya ditentukan oleh KPK yang kuat. Karena itu komisioner KPK haruslah merupakan tokohtokoh yang terbukti memiliki sifat kenegarawanan dan tidak punya cacat cela sedikitpun. "Khususnya dalam hal korupsi sejak dari pikiran, ucapan dan tindakan," ujarnya.
Ujung Tombak
Sementara itu, Profesor Bambang Hero Saharjo, Guru Besar Insititut Pertanian Bogor (IPB) mengatakan KPK merupakan institusi yang hingga saat ini adalah satu-satunya institusi yang dinilai publik terbersih dan paling berkomitmen dalam melakukan penegakan hukum korupsi. Maka calon pimpinan KPK haruslah sosok teladan tanpa cacat. "Adalah tidak mungkin merbersihkan lantai yang kotor dengan sapu yang kotor," katanya.
Profesor Ningrum Natasya Sirait, Guru Besar Universitas Sumatera Utara sependapat. Menurut Ningrum, korupsi yang menggurita telah menjadi musuh bersama. Indonesia perlu KPK yang kuat. Lembaga anti korupsi mesti tahan gempuran dari berbagai penjuru dan kredibel. "Karena itu sangat penting mendapatkan individu yang mampu menjalankan perang terhadap korupsi dimulai dari proses seleksi yang bersih, independen dan akuntabel. "Kami mau lewat seleksi yang benar KPK wajib diisi oleh orang orang yang memang siap berjuang melawan korupsi," ujarnya.
Sementara itu, Profesor Topo Santoso, Guru Besar Universitas Indonesia mengatakan, pimpinan KPK merupakan ujung tombak penanggulangan korupsi. Karena itu dia mesti bersih, independen dan kredibel. Pendapat Topo diamini Prof Syamsudin Haris, Guru Besar Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Katanya, terlampau besar resiko yang ditanggung bangsa Indonesia apabila KPK lumpuh. "Maling-maling itu yang nanti akan berkuasa," katanya. ags/ola/AR-3