JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengungkapkan bahwa sampai dengan 30 Juni 2021 telah dilaksanakan penyederhanaan birokrasi pada 90 kementerian atau lembaga.
Dalam penyederhanaan birokasi di 90 kementerian atau lembaga ini, kata Tjahjo, sebanyak 46.159 struktur birokrasi telah disederhanakan. Ia juga mengungkapkan bahwa masih ada 9 kementerian atau lembagayang belummengusulkan penyederhanaan birokrasi.
"Penyederhanaan birokrasi pada pemerintah daerah dikoordinasikan sepenuhnya oleh Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Kemenpan RB berperan memberikan validasi sampai pada pemerintah provinsi," kata Tjahjo, di Jakarta, Kamis (11/11).
Ditambahkannya, setelah akhir Juni 2021, Presiden mengarahkan untuk fokus pada penyempurnaan penyederhanaan birokrasi terutama terkait dengan mekanisme kerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam kesempatan itu juga, Menteri Tjahjo menjelaskan tentang fungsi birokrasi. Kata dia, fungsi reformasi birokrasi adalah menghubungkan program pembangunan yang saat ini bersifat scattered, silos, duplikatif, daninefisien.
Dengan menginstalasi reformasi birokrasi, diharapkan agar terjadi berbagai perubahan di dalam proses perencanaan, penganggaran, organisasi, dan SDM ASN. Sehingga program pembangunan akan semakin dinamis, berjejaring, kolaboratif, serta memilikidampak yang lebih besar. Secara bertahap, kita harus mulai menghubungkan outcome ke impact. Selama ini kita lebih fokus kepada outcome," tuturnya.
Berkaitan dengan kerangka konsep penilaian indeks reformasi birokrasi, kata dia, komposisinya 30% indikator sasaran, 30% capaian kinerja, dan 40% survei kepada masyarakat. Ini dapat menjadi konsep yang paling tepat. Selain itu, masih terdapat beberapa hal yang harus ditindaklanjuti untuk menyempurnakan penyederhanaan birokrasi.
"Pertama, dukungan Kebijakan terutama terkait Peraturan Presiden tentang penyetaraan penghasilan karena saat ini penghasilan antarjabatan fungsional masih belum sama, serta arsitektur SPBE," ujarnya.
Kedua, lanjut Tjahjo, penyelesaian penyetaraan jabatan. Ketiga, transformasi jabatan fungsional. Keempat, penyesuaian mekanisme kinerja. Kelima, penyederhanaan proses bisnis dan evaluasi pelayanan publik. Keenam, evaluasi efektivitas dan efisiensi terhadap anggaran.
"Upaya selanjutnya untuk mewujudkan pemerintahan yang berkelas dunia dilakukan melalui transformasi digital," katanya.
Hal ini, menurutnya, dilakukan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE denganmemanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dan hal yang paling penting dalam transformasi birokrasi digital yaitu internet leadership(iLeadership). Kemudian diperlukanpenyederhanaan birokrasi dengan squad team, baik lintas fungsi maupun di dalam kementerian, lembaga atau daerah, talent management, dan simplifikasi proses bisnis dengan menggunakan transformasi digital.
"Selain itu SDM perlu disesuaikan dengan prioritas RPJMD agar tidak menimbulkan gap antara apa yang ingin dicapai dengan apa yang tersedia sebagai sumber daya. Selanjutnya kita juga memerlukan proses digital dan sharing data, manajemen SDM berbasis data, dan kapabilitas digital. Sedangkan yang menjadi enabler yaitu SuperApp sistem informasi ASN," urainya.
Saat ini, kata dia, Kemenpan RB masih dalam upaya untuk mengembangkan Super Apps yaitu satu layanan aplikasi untuk mengakomodasi seluruh aplikasi pemerintahan dan terintegrasi
secara nasional. Dan sejalan dengan strategi reformasi birokrasi nasional, Kemenpan RB akan mulai melaksanakan reformasi birokrasi tematik yang bertujuan untuk mempercepat program pembangunan agar dapat dirasakan langsung olehmasyarakat. Serta menunjukkan kontribusi reformasi birokrasi secara langsung terhadap program prioritas pembangunan nasional.
"Kemudian mempercepat penyelesaian problem hilir. Dilakukan dengan metode debottlenecking atau mengurai dan menyelesaikan secara konkret akar masalah yang terkait tata kelola pada isu atau program prioritas pemerintah," ujarnya.
Contohnya, kata dia,pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, pembangunan UMKM dan pariwisata. Dan,untuk memperoleh reformasi birokrasi yang besar dibutuhkan reformasi anggaran yang besar pula.
"Ada beberapa hal urgen yang dibutuhkan reformasi anggaran," kata mantan Menteri Dalam Negeri tersebut.
Hal yang urgen itu, kata dia, pertama double loop learning siklus anggaran untuk memudahkan hasil evaluasianggaran dapat langsung ditindaklanjuti dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun berikutnya. Kedua, kolaborasi program lintas kementerian, lembaga atau daerah. Sehingga RKA merupakanshared outcomes atau impact antar instansi pemerintah baik pusat maupaun daerah. Ketiga, berbasis outcome dan dampak dimana RKA bersifat outcome dan diinline-kan dengan Perjanjian Kinerja dan dan Laporan Kinerja (LKJ) yang dilaporkan oleh kementerian atau lembaga untuk mengawal program, bukan kegiatan dan penyerapan anggaran.
Keempat, multilateral meeting untuk mencegah silo pada kementerian atau lembaga. Kelima, evaluasi anggaran yang berbasis efektivitas, efisiensi, danakuntabilitas sehingga evaluasi kinerja anggaran harus melihat dampak terhadap capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan. Keenam, integrated system RKA dan pelaksanaannya," katanya.
Reformasi birokrasi selanjutnya, kata Tjahjo, harus fokus ke pemerintah daerah. Karena dari data yang diperoleh ternyata target-target pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah masih harus terus didorong percepatannya. Beberapa model yang dapat digunakan sebagai strategi pelaksanaan reformasi birokrasiantara lain, consolidation yaitu bagaimana mengintegrasi dan mensinergikan berbagai program reformasi birokrasi antar kedeputian dan kementerian, lembaga atau daerah.
"Kemudian, co- creation yaitu bagaimana memodifikasi program reformasi bersama stakeholders," ujarnya.
Setelah itu, articulation yaitupenyegaran atau review terhadap program reformasi birokrasi yang sudah ada. Berikutnya best practices yaitu mereplikasi model reformasi birokrasi yang sudah terbukti berdampak pada kementerian, lembaga atau daerah lain. Selanjutnya public concern yaitu bagaimanamerespon isu-isu tantangan teraktual dari masyarakat di dalam program reformasi birokrasi. Sehinggareformasi birokrasi yang dilakukan tidak jauh dari kepentingan masyarakat.
"Kemenpan RB terus berupaya untukmencari berbagai langkah percepatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk mewujudkan Indonesia Maju yang mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Lebih jauh, Indonesia harus segera menjadinegara dengan world class bureaucracy yang menghadirkan pelayanan publik yang prima," katanya.
