BATAM - Berdasarkan catatan Pemerintah Kota Batam, Kepulaan Riau, sebanyak 3.356 dari 55.720 anak usia di bawah lima tahun mengalami stunting atau kekerdilan. "Jumlah ini sekitar enam persen dari total balita," kata Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, Jumat (22/10).
Pemkot Batam bertekad terus menurunkan stunting demi mencapai target pemerintah pusat. Sejauh ini pemerintah berusaha menekan angka kerdil tidak lebih dari 14 persen pada tahun 2024. Hal itu tertuang dalam Perpres Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Untuk menekan kerdil, Batam telah membentuk kader pendamping keluarga sebanyak 544 tim. Satu tim terdiri dari 3 orang. "Jadi, total ada 1.632 kader pendamping keluarga," tambah Amsakar Achmad.
Tim pendamping keluarga, kata dia, bertugas mendampingi keluarga yang menghadapi persoalan stunting, calon pengantin, dan ibu hamil atau yang akan melahirkan. Penanganan stunting anak, dimulai sejak pasangan berencana menikah, proses reproduksi, persalinan, kelahiran dan balita. Pada tahapan itu, nutrisi dan gizi calon ibu, hingga melahirkan harus terus dijaga.
Selain tim pendamping keluarga, Pemkot Batam juga mengerahkan 3.640 kader Posyandu untuk bergerak bersama mencegah kekerdilan. Penanganan bisa dilakukan di 501 Posyandu dan 21 Puskesmas.
Pemkot Batam juga mengerahkan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Bapelitbang Daerah untuk bersama mencegah stunting. "Perpres 72 tahun 2021 mengamanatkan perguruan tinggi menjadi bagian dari tim. Maka, kami memfasilitasi BKKBN, mengundang 10 perguruan tinggi untuk bekerja sama menangani stunting," ujarnya.
Stunting telah menjadi masalah bersama sebelum pandemi Covid 19, selain gizi buruk. Dua tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, sebagian besar perhatian tersedot untuk penanganan pandemi.
Hanya, sejak awal tahun ini Presiden Joko Widodo telah secara khusus menerapkan strategi untuk menurunkan angka stunting (kekerdilan) menjadi 14 persen pada 2024.
