Demi terciptanya pemilu damai, para santri di Tanah Air diharapkan menjadi bagian penting untuk menghindari dan mencegah politik identitas serta intoleransi.
JAKARTA - Pengamat politik, Ray Rangkuti, menilai, para santri memiliki peran dalam menciptakan Pemilu damai. Menurutnya, sosialisasi kepada para santri harus dilakukan penyelenggara Pemilu agar para santri bisa terhindar dari intoleransi dan tidak terlibat dalam politik identitas.
"Sosialisasi sudah pasti karena sudah ada anggarannya, jadi penyelenggara pemilu mengarusutamakan mereka juga. Sebisa mungkin mereka tidak dikecualikan dan harus dilibatkan dalam sosialisasi itu," ujar Ray, kepada Koran Jakarta, Minggu (22/10).
Dia mengatakan, pentingnya sosialisasi bagi para santri sebab posisi para santri bersifat pasif mengingat mereka tinggal di pesantren. Adapun isu-isu yang mengancam penyelenggaraan Pemilu yang damai justru datang dari luar seperti organisasi masyarakat.
"Pesantren tidak terlalu kental dengan isu politik identitas. Itu di luar, ormas yang punya kepentingan sendiri. Kalau di pesantren itu yang penting mereka tidak terpapar dan bisa mencegah," jelasnya.
Pada momen Hari Santri 2023 ini, Ray berharap para santri tidak terlibat dalam isu-isu politik identitas. Mereka diharapkan menjadi bagian penting untuk mencegah hal tersebut terjadi.
Selain itu, kata dia, peningkatan kesadaran bagi santri terkait Pemilu aman harus terus ditingkatkan. Ketiga, berpartisipasi menciptakan pemilu yang bersih dengan mencegah terjadinya pelanggaran pemilu yang bersifat prinsipil.
"Saya kira tiga hal itu mereka dapat melakukan, meskipun umumnya itu keterlibatannya bersifat pasif karena mereka sedang dalam pesantren tentu sulit melibatkan mereka secara aktif," katanya.
Ray menilai, aturan juga diperlukan agar pesantren atau pihak terkait bisa mendorong santri menciptakan pemilu demokratis, transparan, partisipatif dan damai. Meski begitu, hal tersebut tidak hanya ditekankan kepada unsur masyarakat dalam hal ini para santri.
Dia menyebut ada tiga unsur yang harus berperan dalam menciptakan pemilu. Tiga unsur tersebut yaitu Penyelenggara memberi kesempatan yang luas, partisipatif, dan edukatif kepada masyarakat dalam hal tahapan pelaksanaan pemilu.
Peserta pemilu, kata dia, juga harus menahan diri agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat khususnya sentimen SARA. Terakhir, pemerintah agar tidak menggunakan kewenangan yang bisa menguntungkan salah satu pihak. "Kalau tiga sektor ini bisa dijaga, saya kira tidak ada alasan untuk masyarakat melakukan praktik kekerasan dan kecurangan. Tinggal penegakan hukum," tandasnya.
Seperti diketahui, puncak agenda Hari Santri dilaksanakan di Monumen Tugu Pahlawan, Surabaya, Minggu, 22 Oktober 2023.
Kumpul di Papua
Sementara itu, Ketua Asosiasi Forum Umat Beragama se-Indonesia Subur Wibisono menyebutkan tokoh agama se-Indonesia berkomitmen menyukseskan Pemilu 2024 agar berjalan aman, lancer, dan damai.
"Dalam waktu dekat ini, seluruh tokoh agama se-Indonesia kumpul di Papua untuk menyukseskan Pemilihan Presiden 2024," kata Subur Wibisono di Pangkalpinang, Minggu.
Ia mengatakan seluruh tokoh agama se-Indonesia dalam rangkaian silahturahmi nasional pada 23 hingga 28 Oktober 2023 di Jayapura Papua dalam rangka menyukseskan Pilpres Pemilu 2024.
Selain itu, FKUB se-Indonesia juga akan melakukan konferensi nasional ke-8 di Papua pada 23 Oktober 2023 dalam rangka menyukseskan pemilihan presiden tahun depan untuk memilih pemimpin yang amanah, tablig, jujur, dan adil.
"FKUB se-Indonesia sangat mendukung, agar pilpres berjalan aman, lancar dan kondusif memilih pemimpin yang terbaik untuk Indonesia," kata Subur Wibisono yang juga sebagai Ketua FKUB Provinsi Kepulauan Babel.
Menurut dia dalam mengantisipasi berbagai isu atau berita bohong terkait suku ras dan agama, FKUB serta tokoh-tokoh agama se-Indonesia lebih memperbanyak kegiatan-kegiatan silaturahmi, dialog lintas agama. "Jadi seluruh tokoh agama di Indonesia kumpul di Papua untuk mendukung pesta demokrasi tahun depan," katanya.
Ia mengajak seluruh tokoh-tokoh agama untuk selalu membimbing umat agar tidak mudah terprovokasi berita-berita bohong di media sosial, karena bisa memecah belah kerukunan umat beragama.
