JAKARTA - Pemerintah Indonesia memberikan perhatian penuh pada upaya peningkatan akses pada layanan pendidikan yang berkualitas sebagai langkah penting dalam menyukseskan semua tujuan pembangunan berkelanjutan.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy di hadapan sidang Umum The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) yang ke-39 di Paris, Perancis.
Ia mengatakan Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan di sektor pendidikan. "Sebanyak 72,3 persen anak Indonesia telah mengikuti pendidikan anak usia dini," kata Muhadjir dalam siaran persnya di Jakarta, akhir pekan lalu.
UNESCO menganugerahi Indonesia penghargaan UNESCO Pendidikan Perempuan dan Wanita, atas programnya yang dianggap luar biasa dalam pengarusutamaan gender.
Mendikbud melanjutkan, angka partisipasi untuk Sekolah Dasar (SD) sudah mencapai lebih dari 100 persen, dan tingkat putus sekolah telah turun menjadi 0,26 persen. Sementara, tingkat melek huruf generasi muda telah mencapai hampir 100 persen.
"Ini adalah hasil dari 'Program Indonesia Pintar', sebuah kebijakan yang menjamin setiap anak dari keluarga miskin dan rentan miskin dapat melanjutkan pendidikan sampai minimal mengenyam pendidikan menengah," jelas Muhadjir.
Bonus Demografi
Terkait upaya menghadapi bonus demografi, Muhadjir mengungkapkan langkah strategis Indonesia merevitalisasi kurikulum nasional, dengan mengintegrasikan karakter, kompetensi dan literatur, untuk membekali peserta didik dengan keterampilan abad ke-21.
"Sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa, revitalisasi pendidikan kejuruan juga menjadi prioritas utama yang baru saja kita mulai," ujar guru besar Universitas Negeri Malang itu di depan para peserta Sidang Umum.
Menyadari bahwa budaya sebagai unsur penting dalam pembangunan berkelanjutan, Muhadjir menyampaikan, di tahun 2013 dan 2016, Indonesia telah sukses menyelenggarakan forum budaya dunia, World Culture Forum (WCF) di Bali.
Forum kedua di tahun 2016 yang lalu, menurut Mendikbud, sangat strategis. Lahirnya "Deklarasi Bali" di akhir WCF kedua, menekankan kembali komitmen Indonesia untuk menjadikan budaya sebagai landasan kebijakan strategis pembangunan.
Diyakininya, kekuatan warisan budaya dan keragaman Indonesia mampu menjadi penggerak untuk pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Sidang Umum merupakan Badan UNESCO yang menentukan kebijakan dan garis besar program organisasi.
Sidang Umum diadakan setiap dua tahun dan dihadiri oleh negara-negara anggota dan anggota asosiasi, dengan pengamat bagi negara-negara non-anggota, organisasi antar pemerintah, dan organisasi non-pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk menentukan kebijakan dan jalur kerja organisasi. cit/E-3
