JAKARTA - Pemerintah Indonesia dan pemerintah India mengadakan The 1st Indonesia-India Consular Dialogue yang membahas permasalahan terkait kekonsuleran, fasilitas diplomatik, dan masalah konsuler lainnya yang berlangsung pada 1 hingga 3 Juli 2019 di Yogyakarta.
Delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Duta Besar Andri Hadi, dan melibatkan pejabat dan perwakilan dari berbagai kementerian atau lembaga terkait di antaranya Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, BNP2TKI, Direktorat Jenderal Imigrasi, TNI-AL, Kementerian Perhubungan, dan perwakilan RI di India.
Sementara itu dari pihak India, hadir delegasi India yang dipimpin oleh Deputy Minister for External Affairs, Duta Besar Sanjiv Arora, didampingi pejabat Kementerian Luar Negeri India, duta besar India untuk Indonesia, serta pejabat Kemlu India.
"Pelaksanaan konsultasi tersebut merupakan forum yang tepat untuk menyelesaikan berbagai masalah kekonsuleran yang bersifat strategis, yang dihadapi oleh kedua negara," kata Dubes Andri Hadi, seperti dikutip dari laman resmi Kementerian Luar Negeri RI, kemlu.go.id, pada Rabu (3/7).
Upaya tersebut juga dilakukan dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral RI-India. Pertemuan konsuler juga merupakan bagian dari penguatan kemitraan strategis kedua negara yang pada 2019 ini telah memasuki ulang tahun ke-70.
Sementara itu dalam pembahasan materi dialog, Direktur Konsuler, Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa salah satu fokus strategis yang perlu diangkat adalah pembahasan penangkapan sembilan kapal asing oleh TNI AL karena telah melanggar kedaulatan wilayah RI.
"Terdapat sekitar 87 warga negara India dalam kapal asing tersebut, dan 20 orang di antaranya telah dibebaskan," kata Prasetyo Hadi.
Bahas Topik Penting
Pertemuan konsuler Indonesia-India ini juga mengangkat topik penting konsuler tentang permasalahan visa dan ijin tinggal kedua negara.
Turut dibahas pula mekanisme notification and access kekonsuleran, tindak lanjut perjanjian bebas visa untuk paspor diplomatik dan dinas, implementasi pengembalian pajak untuk korps diplomatik, prosedur penerbitan ID card, perlindungan WNI yang bekerja sebagai spa therapist, provident funds bagi pekerja profesional dari Indonesia, proses hukum kapten kapal dari Indonesia, dan sebagainya.
Sebagian besar isu yang dibahas telah disepakati untuk diselesaikan sesegera mungkin dan selanjutnya akan dipantau perkembangan tindak lanjutnya, serta akan dilanjutkan untuk dibahas pada pertemuan konsuler ke-2 di New Delhi pada 2020. I-1