JAKARTA - Pemerintah menargetkan hasil kerja sama nyata dalam penyelenggaraan Presidensi G20 pada 2022 mendatang dengan menyelesaikan situasi tidak seimbang yang terjadi di dunia pascapandemi Covid-19.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam keterangan tertulis di Jakarta, akhir pekan lalu, mengatakan pemulihan kesehatan dan ekonomi yang tidak merata pascapandemi merupakan tantangan bagi semua negara.
"Indonesia akan membawa isu ketidakseimbangan dalam pemulihan kesehatan, akses terhadap vaksin, dan pemulihan ekonomi global sebagai isu prioritas," kata Airlangga.
KTT G20 tahun 2022 akan fokus dalam pembahasan isu-isu prioritas, seperti pemulihan ekonomi dan kesehatan yang inklusif dan transformasi ekonomi berbasis digital, lantaran perbedaan regulasi tiap-tiap negara tentunya akan menghambat pemulihan ekonomi global secara merata.
Selain itu, Indonesia, kata Menko, juga akan mengangkat isu keseimbangan dalam akses teknologi dan dana untuk mempercepat pengembangan energi berkelanjutan.
"Momentum penyelenggaraan G20 tahun 2022 meningkatkan diplomasi ekonomi dengan menyusun rencana aksi komprehensif untuk isu ekonomi dan kesehatan global pascapandemi," jelasnya.
Dia menilai forum G20 harus berfokus pada penguatan kerja sama multilateral untuk memastikan terjadinya keseimbangan dalam pertumbuhan ekonomi di setiap negara, baik negara maju maupun di negara berkembang.
Pembahasan isu dalam Presidensi G20 akan dibagi ke dalam dua bagian, yakni finance track yang membahas isu keuangan dan sherpa track yang membahas isu nonkeuangan atau sektor riil.
Untuk mendukung proses forum G20, Presidensi G20 Indonesia akan menyinergikan kementerian dan lembaga yang bertanggung jawab sebagai focal point untuk masing-masing working group dan engagement group.
"Finance dan sherpa track akan bersinergi untuk memastikan capaian konkret dari topik pokok sesuai arahan Presiden. Komponen kelompok sosial dan nonpemerintah (engagement group) juga akan dilaksanakan secara paralel," tutur Airlangga.
Presidensi G20 2022 akan dihelat secara resmi pada 1 Desember 2021 dan berlangsung hingga 30 Oktober 2022, yang akan diisi 150 pertemuan yang diperkirakan akan dihadiri oleh 20.988 delegasi dari seluruh negara G20 dan negara undangan.
Bentuk Solidaritas
Secara terpisah, Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Faris Al-Fadha, mengatakan sebagai pemimpin negara-negara perekonomian terbesar dunia, mesti dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan semua negara berkembang yang sama-sama berjuang untuk memenuhi kebutuhan vaksin warganya.
"Sebagai tuan rumah, Indonesia dapat memperluas perannya dalam rangka solidaritas negara-negara berkembang," katanya.
Sementara itu, Pakar Ekonomi dari Universitas Surabaya (Ubaya), Bambang Budiarto, mengatakan meskipun secara umum negara-negara G20 dilanda wabah yang sama, namun kondisi dan ketahanan setiap negara berbeda.
"Mencermati situasi yang demikian tentu terapinya berbeda beda pula, dan semua negara sudah menyadari hal ini," kata Bambang.
Hal yang berat jika ada kepentingan privat atau kelompok yang juga ikut dimainkan. Selain itu, sah-sah saja mengangkat isu ketimpangan ataupun ketidakseimbangan, namun yang lebih elegan adalah jika semua inovasi ditujukan memang untuk pemulihan ekonomi dan kesehatan tanpa ditunggangi kepentingan pribadi atau kelompok.
