JAKARTA - Kehadiran pesawat bomber Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan (LTS) menunjukkan sebuah fakta penting bahwa kawasan tersebut semakin panas. Terlebih, Amerika Serikat (AS) sebelumnya juga telah mengirimkan pesawat bomber yang diikuti dengan pemindahan armada perang ke Asia Pasifik.
"Situasi ini tentu saja harus diantisipasi oleh pemerintah Indonesia karena menyangkut dua hal. Pertama, menyangkut kedaulatan wilayah yang tidak boleh ditawar-tawar. Kedua, LTS berpotensi menjadi medan bentrok antara AS-Tiongkok atau proksi keduanya," kata Dosen Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, Muhammad Sya'roni Rofii, saat dikonfirmasi Koran Jakarta, Minggu (2/8).
Hal tersebut disampaikan Sya'roni terkait langkah Tiongkok mengerahkan pesawat bomber jarak jauh H-6G dan H-6K dalam misi latihan udara di LTS.
Oleh sebab itu, ndonesia harus mendorong negara-negara ASEAN bersama-sama mencegah kawasan ini menjadi arena konflik."Indonesia harus mendorong gerbong ASEAN untuk mengedepankan dialog," ucap Alumni S2 Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ini.
ASEAN juga perlu diarahkan menjadi gerbong kekuatan ekonomi yang memiliki pangsa pasar yang besar. Sehingga, menghindarkan konflik bersenjata ditengah situasi ekonomi yang sulit. "Ini harus menjadi opsi utama," tutur Doktor Alumnus Universitas Marmara, Istanbul, Turki ini.
Diketahui, Tiongkok kerahkan pesawat bomber jarak jauh H-6G dan H-6K dalam misi latihan udara di LTS, pada Kamis (30/7) waktu setempat.
Jubir Kementerian Pertahanan, Tiongkok, Ren Guoqiang, mengatakan pesawat bomber akan melakukan semua proses penerbangan. Mulai dari lepas landas, pendaratan di malam hari, serta simulasi serangan jarak jauh.
Pesawat bomber H-6G dan H-6K ini adalah versi upgrade milik Angkatan Udara dan Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLA). Guoqiang mengatakan, latihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan pilot beroperasi di berbagai kondisi. Guoqiang tidak menjelaskan, apakah pesawat bomber Tiongkok itu menggunakan amunisi atau peluru hidup dalam latihan itu.
Kehadiran dan klaim Tiongkok atas LTS telah memicu penolakan dari sejumlah negara, termasuk Indonesia. Penolakan terbaru dari Malaysia.
Malaysia dengan tegas menuduh telah melanggar hukum laut UNCLOS. Malaysia yang selama ini bersikap cukup tenang mendadak memberi respons tegas, setelah Tiongkok mengatakan, negeri jiran tidak memiliki hak kedaulatan atas sejumlah wilayah di LTS. fdl/N-3
