JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) berpartisipasi dalam rangkaian Pertemuan Ketiga Kelompok Kerja Perdagangan dan Investasi (Trade and Investment Working Group/ TIWG) G20 India 2023 yang membahas tentang dokumen pendukung Kesepakatan Tingkat Menteri.
Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono mengatakan Indonesia mengapresiasi inisiasi Presidensi G20 India dalam menyusun dokumen pendukung yang dapat digunakan sebagai referensi penyusunan kebijakan oleh negara anggota G20.
"Indonesia mengharapkan seluruh dokumen pendukung Kesepakatan Tingkat Menteri Pertemuan G20 TIWG Presidensi India 2023 dapat memperkuat kerja sama G20 dalam bidang perdagangan dan investasi," ujar Djatmiko melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (14/7).
Pada pertemuan tersebut, delegasi Indonesia dipimpin Direktur Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional Kemendag Reza Pahlevi Chairul bersama Direktur Kerja Sama Regional dan Multilateral Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Fajar Usman.
Reza menyebut pertemuan ketiga TIWG merupakan momen penting dalam menentukan capaian dari Pertemuan Tingkat Menteri Bidang Perdagangan dan Investasi pada Agustus mendatang.
Negara anggota G20 diharapkan memperkuat kerja sama dalam perdagangan dan investasi sebagai landasan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, keberlanjutan capaian agenda prioritas pada setiap Presidensi G20 merupakan hal penting yang menjadi perhatian utama forum G20.
"Untuk itu, perlu komitmen jangka panjang dari negara anggota dalam memonitor dan mengevaluasi kontinuitas capaian-capaian G20," kata Reza.
Pada pertemuan ketiga TIWG, Presidensi G20 India mengusulkan lima dokumen pendukung kesepakatan tingkat menteri, yang mencakup dokumen kumpulan praktik terbaik mutual recognition agreements (MRAs) sektor jasa, kerangka pemetaan rantai nilai global, portal informasi untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penyusunan prinsip-prinsip digitalisasi dokumen perdagangan, dan inisiatif dialog kebijakan antaranggota G20.
Reza menjelaskan Indonesia memandang usulan Presidensi India berkaitan erat dengan capaian penting Presidensi G20 Indonesia pada 2022.
Terutama, terkait capaian yang mendukung kepentingan negara berkembang untuk dapat terintegrasi lebih dan mengambil manfaat dari perdagangan global.
Inisiatif penguatan rantai nilai global beserta peningkatan akses informasi bagi UMKM merupakan dua usulan yang dipandang dapat merefleksikan kepentingan negara berkembang.
Sementara itu, terkait dengan kerangka pemetaan rantai nilai global, Reza menyampaikan, penyusunan kerangka kerja tersebut dipandang dapat berguna sebagai referensi sukarela bagi pemangku kebijakan dalam menyusun strategi untuk membangun ketahanan rantai nilai global.
Indonesia menekankan pentingnya mendorong partisipasi negara berkembang dan UMKM dalam rantai nilai global serta peningkatan kapasitas negara berkembang dalam menciptakan nilai tambah.
"Pada akhirnya, akan berkontribusi signifikan terhadap ketahanan rantai nilai global, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi," kata Reza.