JAKARTA - Dalam konferensi virtual Maritime Virtual Summit on Crew Changes yang diselenggarakan Pemerintah Inggris, Indonesia mengusulkan agar seluruh negara anggota IMO harus memastikanAnak Buah Kapal (ABK)yang terkena dampak pandemi Covid-19 dapat melakukan pertukaran ABK dan dapat melakukan pemulangan ke negara asal (repatriasi) secara aman.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan usulan tersebut disepakati seluruh delegasi dari negara anggota dewan IMO dan menjadi salah satu butir pernyataan bersama (joint statement) yang dikeluarkan di akhir konferensi tersebut. Indonesia juga mendorong negara-negara anggota untuk tetap membuka akses pelabuhan yang dikhususkan bagi pertukaran ABK. Indonesia menekankan pentingnya peningkatan perhatian masyarakat internasional terhadap mistreatment and abuses terhadap pelaut.
"Kami sangat mendukung kebijakan pertukaran ABK. Hal ini sangat penting untuk memastikan proses pertukaran dapat dilakukan pada waktu yang tepat untuk mencegah pelaut mengalami kelelahan dan yang terkena dampak pandemi Covid-19, yang dapat membahayakan keselamatan operasional kapal," kata Budi di Jakarta, Jumat (10/7).
Ia juga menjelaskan, sektor transportasi laut berkontribusi pada pemulihan ekonomi global di masa pandemi Covid-19, khususnya melalui pengiriman barang/logistik. Untuk memastikan pengiriman berjalan lancar, keselamatan dan kesejahteraan para ABK kapal umum dan kapal pesiar, baik yang berwarga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) perlu diperhatikan.
Menurut Budi, untuk penanganan kapal dan pelaut selama pandemi Covid-19 ini, Indonesia telah mengeluarkan peraturan untuk memfasilitasi kapal pesiar berbendera asing untuk berlabuh dan untuk melakukan pertukaran ABK, dengan menetapkan tiga pelabuhan yaitu di Pulau Nipah, Pulau Galang, dan Tanjung Balai Karimun. Secara bertahap akan dibuka pelabuhan lainnya agar bisa lebih banyak memfasilitasi ABK yang akan melakukan proses pertukaran.
"Indonesia akan terus berperan aktif dalam mendukung pertukaran ABK bagi pelayaran internasional yang memerlukan bantuan pertukaran di wilayah Indonesia, dimana hal ini merupakan pemenuhan kewajiban sebagai coastal state dan port state," katanya.
Budi mengapresiasi Pemerintah Inggris dan IMO sebagai organisasi maritim global utama yang telah berinisiatif untuk menyelenggarakan pertemuan virtual ini dalam upaya bersama meminimalkan gangguan terhadap perdagangan dan kegiatan transportasi laut.
"Saya yakin upaya ini akan memperkuat konektivitas global yang tangguh, serta mendukung pemulihan ekonomi global dengan cepat," tutup Budi.
Pertemuan virtual tingkat Menteri yang turut dihadiri Sekretaris Jenderal International Maritime Organization Mr HE Kitack Lim, Sekretaris Negara untuk Transportasi Britania Raya Mr Grant Shapps, dan Menteri Penerbangan, Kelautan dan Keamanan, Departemen Transportasi Kerajaan Inggris Ms Kelly Tolhurst. Delegasi lainya yang hadir yaitu dari Denmark, Prancis, Jerman, Yunani, Jepang, Belanda, Norwegia, Filipina, Arab Saudi, Singapura, Afrika Selatan, Uni Emirat Arab, dan Amerika Serikat. Sementara sejumlah organisasi Maritim yang turut hadir yaitu IMO, International Labour Organization (ILO), International Chamber of Shipping, UK Chamber of Shipping, International Transport Federation (ITF) dan Maritime UK. mza/N-3
