Semua pejabat terkait Indonesia dan Australia harus bekerja sinergis untuk memerangi misinformasi yang berpotensi menimbulkan instabilitas.
JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, bersama Menteri Keamanan Siber Australia, Clare O'Neil, sepakat untuk memerangi misinformasi dan disinformasi. Hal ini diperlukan karena berpotensi menimbulkan instabilitas, gangguan keamanan, dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
"Mengingat kepentingan kedua negara kita yang cukup tinggi terhadap isu ini, saya kira kedua negara kita dapat berkolaborasi lebih lanjut dan melaksanakan program praktis seperti yang dilakukan Indonesia dengan negara-negara Asean," kata Mahfud pada pertemuan the 9th Australia-Indonesia Ministerial Council Meeting (MCM), di Melbourne, Australia, Selasa (14/3.
Dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Mahfud menjelaskan pemerintah Indonesia mengantisipasi peningkatan ancaman disinformasi dan misinformasi menjelang pemilihan umum (pemilu) serentak pada 2024.
Seperti dikutip dari Antara, Mahfud mengatakan bentuk misinformasi dan disinformasi yang menyebar adalah hoaks, berita bohong, dan kecenderungan click bait yang menyesatkan.
Hal yang sama dialami oleh Australia. Menurut Menteri Clare O'Neil, misinformasi dan disinformasi menjadi perhatian terutama karena adanya ancaman pengaruh asing dalam pemilihan umum di Australia.
Keprihatinan Bersama
Keamanan siber merupakan isu yang menjadi keprihatinan bersama. Baik Indonesia dan Australia mengalami serangan siber dan kebocoran data. Kedua negara bertekad mengatasinya, termasuk dengan meningkatkan kerja sama bilateral, bertukar pengalaman, dan praktik baik.
Lebih jauh, Mahfud menjelaskan pemerintah berupaya mengurangi dampak hoaks dan ujaran kebencian yang disebarluaskan melalui platform media sosial dan percakapan instan.
Upaya itu ditujukan meminimalisasi dan menghindari konflik sebagai akibat tindakan kekerasan yang dipicu oleh informasi hoaks. Ada tiga langkah, yaitu melalui penegakan hukum, melibatkan penyelenggara platform digital, dan peningkatan edukasi dan literasi digital masyarakat untuk membangun ketahanan masyarakat terhadap misinformasi.
"Indonesia memandang penting kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan ancaman misinformasi dan disinformasi yang menjadi perhatian bersama," ujar Mahfud.
Dalam konteks Keketuaan Asean 2023, tutur Mahfud, pemerintah Indonesia telah mengajukan proposal penyusunan pedoman melawan berita palsu dan disinformasi di media bagi aparatur pemerintah kepada Sekretariat Asean.
"Diharapkan pedoman ini dapat menjadi acuan bagi negara anggota Asean dalam mengembangkan panduan atau strategi penanganan hoaks di negara masing-masing," ucapnya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut penguatan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Australia semakin penting, di tengah situasi dunia yang sangat dinamis dan penuh tantangan.
Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam sambutannya pada acara pertemuan bilateral Indonesia-Australia di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu di sela-sela kunjungan kenegaraan PM Australia, Anthony Albanese, ke Indonesia.
"Di tengah situasi dunia yang sangat dinamis dan penuh tantangan, menjadi semakin penting artinya bagi Indonesia dan Australia untuk terus memperkuat kerja sama bilateral," ujar Presiden Joko Widodo sebagaimana disaksikan melalui tayangan langsung YouTube Sekretariat Presiden, di Jakarta.
Presiden Jokowi mengatakan selain untuk kepentingan bilateral, kerja sama yang kokoh juga dapat dikontribusikan Indonesia bersama Australia bagi perdamaian dan kesejahteraan di kawasan maupun di dunia.
Adapun sebelum melakukan pertemuan bilateral, kedua pemimpin sudah melakukan pertemuan tatap muka bersama dan membahas sejumlah isu.
Presiden pada kesempatan tersebut mengucapkan selamat datang kepada PM Anthony Albanese beserta delegasi. "Tentunya merupakan kehormatan bagi saya menerima kunjungan ini. Kunjungan yang pertama," kata Presiden Jokowi.
