Jakarta - Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Alfitra Salam mengatakan, sistem pemilu di Malaysia itu sederhana, simpel dan efisien. Bahkan di Malaysia hasil suara dalam pemilihan tidak perlu lagi diajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK) meski hanya selisih beberapa poin.
Menurutnya, Indonesia perlu mempertimbangkan penyelenggaraan pemilu yang tidak terlalu rumit. Salah satunya Alfitra mencontohkan, bahwa Malaysia menggunakan sistem pemilu distrik, yakni sistem yang berdasarkan lokasi daerah pemilihan, bukan berdasarkan jumlah penduduk, sehingga saat calon di dapil tersebut menang, ia langsung menjadi Anggota DPR.
Apalagi partisipasi pemilih dalam pemilu di Malaysia sangatlah tinggi mencapai 85 persen, jauh di atas target partisipasi pemilih di Indonesia yang hanya 74 persen. Oleh karena itu ia mengimbau kepada setiap Paslon yang maju nyapres memainkan isu politik yang sehat namun banyak digemari mayoritas pemilihnya sehingga membantu partisipasi pemilu menjadi tinggi.
"Memang tidak etis membandingkan sistem pemilu kedua negara, hanya dari segi birokrasi yang sederhana, sistem pemilu distrik yang mungkin bisa dipertimbangkan" ujar Alfitra Salam di Kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (16/5). Namun lanjut Alfitra, dalam hal-hal tertentu demokrasi kepemiluan di Malaysia jauh lebih buruk.
Di mana penyelenggara pemilu di Malaysia cenderung berpihak kepada partai- partai pemerintah, dimana pada 2018, Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia (SPR) melarang diaspora yang berada di negara lain memilih menggunakan pos karena dianggap diasporanya mendukung partai oposisi. Kemudian dari segi regenerasi, seorang tokoh bisa berkuasa dalam jangka waktu yang cukup lama bahkan bisa berlangsung seumur hidup.
Lalu tidak adanya periodesasi masa jabatan, sehingga ketua partai pemenang bisa berkalikali berkuasa. Pemerhati pemilu, Harun Husein menilai, kemenangan Mahathir Muhammad dalam Pemilu Malaysia mengalahkan presiden petahan Najib Razak mendapatkan perhatian masyarakat Indonesia. Pasalnya, Mahathir pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia selama 22 tahun, ia menjadi paham isu atau strategi apa yang harus dimainkan meskipun pada pemilu kemarin ia berada di partai oposisi yang hanya memiliki 12 kursi. rag/AR-3