Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mendorong RI sebagai hub produksi kendaraan listrik di dunia dengan mengoptimalkan kekayaan SDA dan memberikan insentif fiskal, termasuk keringanan pajak.
JAKARTA - Indonesia siap menjadi produsen electric vehicle atau kendaraan listrik di pasar global. Pasalnya, Indonesia berada pada posisi strategis untuk membangun rantai pasokan EV global yang tangguh, seiring dengan tren global dekarbonisasi industri transportasi untuk memenuhi komitmen netralitas karbon atau net zero emission (NZE).
"Pengembangan industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Indonesia saat ini mendapatkan momentum baik karena didukung kondisi Indonesia yang merupakan produsen bahan mineral logam nikel terbesar di dunia," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam acara Seremoni Produksi Perdana Omoda 5 Electric Vehicle (EV) di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (3/12).
Sebagai upaya percepatan produksi EV di Indonesia, Menko Airlangga mengapresiasi komitmen PT Chery Motor Indonesia dan PT Handal Indonesia Motor yang akan merealisasikan produksi EV di Indonesia. "Kontribusi tersebut akan turut bermanfaat dalam pengembangan industri otomotif yang bertransformasi menuju era elektrifikasi dan ekosistem ramah lingkungan," katanya.
Airlangga juga menyampaikan harapannya bahwa dengan dengan dimulainya produksi perdana mobil Omoda 5 EV ini akan dapat mendiversifikasi jenis mobil listrik di Indonesia dan memberikan alternatif pilihan yang lebih banyak bagi konsumen.
Menurut dia, pengembangan kendaraan listrik di Indonesia akan semakin masif ke depan seiring mengalirnya investasi dari pabrikan kendaraan listrik. Hingga awal Kuartal IV-2023, penjualan domestik mobil listrik tercatat mencapai 11.916 unit.
Berdasarkan kajian ERIA, potensi manfaat pada 2040 yang didapatkan Indonesia melalui penghematan impor BBM dengan implementasi mobil listrik/ BEV dapat mencapai 15 miliar dollar AS dan sepeda motor listrik 10 miliar dolar AS. Selain itu, Indonesia juga telah menjajaki potensi hydrogen fuel cell sebagai bagian dari upaya mempromosikan solusi energi berkelanjutan dan bersih tanpa emisi.
Beberapa insentif dikeluarkan pemerintah untuk mempercepat implementasi EV di Indonesia, di antaranya insentif bantuan untuk EV roda dua baru dan konversi senilai tujuh juta rupiah, kemudian insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN-DTP) untuk mobil dan bus listrik dengan nilai TKDN minimal 40 persen akan diberikan insentif PPN sebesar 10 persen untuk mobil listrik dan untuk bus listrik dengan TKDN lebih dari 20-40 persen diberikan insentif PPN sebesar 5 persen.
Rantai Pasok
Sementara itu, Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menekankan peran Indonesia yang tengah membangun rantai pasok EV global saat ajang COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA).
"Dengan sumber daya nikel yang melimpah, Indonesia mempunyai kekuatan untuk mendorong pasokan kendaraan listrik global dan membentuk masa depan yang lebih ramah lingkungan, namun pada saat yang sama Indonesia harus memanfaatkan peluang besar ini untuk mengalihkan industri otomotif bermesin pembakaran ke listrik," kata Deputi bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin, di Dubai, Jumat (1/12), sebagaimana keterangan di Jakarta, Sabtu (2/12).
Indonesia menargetkan ada dua juta unit mobil penumpang kendaraan listrik dan 13 juta sepeda listrik yang mengaspal pada 2030.
