Para pejabat harus berhenti membuat pernyataan kontroversial terkait pangan dan kenaikan harga pangan yang hanya untuk menutupi kegagalan dari kebijakan impor.
JAKARTA - Kebijakan pemerintah selama ini yang mengendalikan harga gabah di tingkat petani melalui kebijakan penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) terbukti membuat petani sering merugi. Hal itu menjadi salah satu penyebab produktivitas menurun karena jumlah petani terus berkurang.
Selain itu, penetapan HPP yang dieksekusi Bulog secara perlahan mendorong alih fungsi lahan karena petani melihat sektor pertanian sudah tidak menarik lagi untuk penghidupan, malah merugi karena harga yang ditetapkan di bawah biaya produksi yang mereka keluarkan.
Kebijakan pemerintah itu selama ini bisa berjalan, karena mereka bisa mendikte harga pembelian ke petani dengan instrumen impor pangan. Ketika harga pangan global melonjak karena faktor geopolitik dan dampak perubahan iklim maka kebijakan pemerintah mendikte harga pembelian gabah petani itu tidak efektif lagi.
Harga terbentuk sesuai mekanisme pasar yaitu keseimbangan antara ketersediaan pasokan (suplai) dan permintaan konsumen. Petani sebagai produsen pun enggan melepas gabah mereka ke Bulog yang mendatangi dengan HPP 5.000 rupiah per kilogram (kg) atau di bawah harga produksi yang sudah mencapai 7.000 rupiah per kg.
Akibatnya, harga beras pun melonjak tajam di masyarakat. Kalau harga beras sekitar enam bulan lalu masih di kisaran 8.000-12.000 rupiah per kg, maka saat ini harga beras sudah berkisar 14.000- 16.000 rupiah per kg.
Kalau selama ini pemerintah yang mendikte harga di tingkat petani dengan dalih stabilisasi harga pangan, kini petani balik menghukum pemerintah dengan mengabaikan HPP yang ditetapkan pemerintah.
Guru Besar Ekonomi Pertanian dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Dwijono Hadi Darwanto, mengatakan masalah beras Tanah Air pada saat ini menunjukkan perencanaan produksi yang tidak matang. Hal itu masih ditambah dengan statemen pejabat sering kali mengandung vested interest yang berbeda-beda sesuai kepentingan masing-masing.
"Para pejabat seharusnya berhenti membuat pernyataan kontroversial terkait pangan dan kenaikan harga pangan karena hanya untuk menutupi kegagalan dari kebijakan impor. Petani saat ini menghukum pemerintah dengan tidak melepas gabah mereka ke Bulog karena dihargai dengan harga yang tidak wajar, di bawah harga produksi," papar Dwijono.
Dwijono mengatakan stok gabah di petani hari ini memang telah menipis karena mundurnya musim tanam yang biasanya dimulai sejak Desember, tapi karen hujan baru turun pada Januari sehingga masa tanam petani mundur.
"Bulog maju kena mundur kena. Beli gabah dari petani tidak mampu, sementara stok beras Bulog dari impor pun belum datang. Bapanas dan Bulog ke depan harus mampu mengantisipasi dampak El Nino sehingga tidak terjadi gejolak harga seperti saat ini," jelas Dwijono.
Sangat Prihatin
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan sangat memprihatinkan kondisi kesejahteran petani sehingga sangat wajar kalau petani tidak melepas gabah jika harga produksi mereka lebih mahal dibanding HPP gabah yang ditawarkan pemerintah.
Esther pun menyarankan pemerintah agar menempuh solusi dengan merevisi HPP sesuai harga pasar atau di atas harga produksi, sehingga petani bisa untung dan kesejahteraannya meningkat.
"Harga gabah harus diberikan sesuai dengan pasar," ungkap Esther.
Untuk mengatasi agar harga beras tidak terus melonjak, pemerintah melalui Bulog dan BUMN Pangan harus menggelar operasi pasar dengan melepas beras di pasar lebih banyak agar permintaan masyarakat terpenuhi.
Pemerintah juga harus melihat dan mengawasi distribusi dan harga beras di rantai pasok, mulai dari produsen, pengepul, distributor, retailer, dan konsumen untuk memastikan distribusi berjalan lancar, tanpa ada hambatan sampai harga berangsur normal kembali.
"Terakhir, pemerintah harus memberi sanksi bagi para distributor dan retailer yang menghambat dan menimbun beras," tegas Esther.
Dalam jangka menengah panjang, peningkatan produktivitas dalam negeri menjadi solusi untuk mengatasi kenaikan harga pangan dan mengurangi kebergantungan pada pasokan impor yang setiap saat harganya volatile.
