LABUAN BAJO - Kementerian PPN/Bappenas menekankan pentingnya pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk data bersama yang inklusif yang dimulai dari desa.
"Desa merupakan salah satu tonggak pembangunan. Data yang diawali dari desa yang inklusif bisa sampai tingkat provinsi dan kementerian/lembaga," kata Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Bappenas, Maliki di Labuan Bajo, NTT, Sabtu.
Dia menjelaskan salah satu hal yang digunakan untuk mewujudkan Satu Data Indonesia adalah Regsosek dengan pendataan awal yang baru diselesaikan oleh BPS. Menurutnya Regsosek memberikan data bersama untuk kesejahteraan dan menjadi katalisator dalam melihat kebutuhan dan menjembatani penyelesaian permasalahan secara konkret.
Upaya penyebarluasan informasi untuk mewujudkan Satu Data Indonesia telah dimulai Bappenas dan BPS bersama beberapa kementerian/lembaga lain lewat Regsosek Talk (R-Talk) "Dari Desa untuk Pembangunan Inklusif Indonesia" di Labuan Bajo, Selasa (13/12/2022).
Maliki mengatakan acara itu adalah upaya bersama untuk memberi edukasi kepada masyarakat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan untuk memahami Satu Data Indonesia yang dimulai dari desa yang inklusif. Pembangunan yang konsisten di desa, katanya, tentu akan memberikan hasil yang lebih optimal di semua level.
"Regsosek harus kita pelihara bersama dengan kolaborasi kuat mulai dari desa, kelurahan, bersama dengan penggiat pemberdayaan," ungkapnya.
Indonesia membutuhkan basis data yang kuat dengan cakupan seluruh penduduk tanpa tanpa terkecuali. Basis data yang terintegrasi dibutuhkan sebagai acuan dalam perencanaan dan penganggaran berbasis bukti bagi pusat dan daerah hingga ke desa, termasuk untuk mereformasi sistem perlindungan sosial dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang diimplementasikan melalui Regsosek.
Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi sendiri mengatakan pihaknya mendukung penuh Regsosek sebagai upaya untuk membangun data kependudukan tunggal atau satu data. Dengan data tunggal, katanya, pemerintah dapat melaksanakan berbagai program secara terintegrasi, tidak tumpang tindih, dan lebih efisien hingga tingkat desa.
Bupati pun berharap data Regsosek dapat digunakan sebagai rujukan untuk integrasi program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi serta dasar akurat kebijakan pemerintah seperti bantuan sosial hingga upaya peningkatan sistem pelayanan publik.
"Sehingga kualitas berbagai layanan pemerintah mulai dari desa seperti pendidikan, bantuan sosial, kesehatan hingga administrasi kependudukan bisa meningkat," harap Bupati.
