JAKARTA - DPR merealokasi anggaran diam-diam di tengah pandemi Covid-19 untuk menambah dana kunjungan ke daerah pemilihan (Dapil) anggota DPR mendapat kritikan. Sikap DPR ini menunjukkan lembaga wakil rakyat ini kurang peka akan kesulitan rakyat. Informasi relokasi anggaran ini berasal dari laporan singkat rapat Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR yang digelar pada Senin (6/4).
"Rapat yang dipimpin Dimayati Natakusumah ini menghasilkan sejumlah keputusan, di antaranya merealokasi anggaran kunjungan kerja dalam negeri dan luar negeri dalam anggaran alat kelengkapan Dewan (AKD) Tahun 2020 dialokasikan untuk penambahan kegiatan kunjungan Dapil anggota DPR dalam melaksanakan kegiatan politiknya," kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, di Jakarta, Jumat (10/4).
Selain itu, kata Donal, dalam rapat yang sama, pihak BURT DPR memutuskan merealokasi aggaran DPR untuk penambahan biaya akomodasi yang disebabkan belum selesainya renovasi dan pembangunan rumah jabatan anggota. Maka, konsekuensi logis dari realokasi anggaran tersebut adalah bertambahnya anggaran DPR untuk pos anggaran yang dialihkan.
"Pos anggaran yang bertambah itu yakni anggaran kunjungan Dapil dan anggaran akomodasi dewan. Sebuah sikap yang tidak peka dalam situasi darurat seperti ini DPR masih mengambil kebijakan yang pada akhirnya menguntungkan mereka sendiri," ujar Donal.
Kejar Serapan
Donal minta DPR tidak perlu memaksakan pengalihan anggaran dengan dalih mengejar serapan. Apalagi pengalihan anggaran tersebut justru bertujuan menguntungkan mereka. Penambahan anggaran akomodasi dewan tersebut, sangat jelas menguntungkan individu anggota Dewan.
"Terlebih lagi kunjungan Dapil menjadi tidak relevan di tengah kebijakan pemerintah melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan physical distancing. Pertanyaan, anggota DPR mau mengunjungi siapa di daerah pemilihan di saat forum-forum pertemuan dengan mengumpulkan massa justru dilarang," cetusnya.
Sekarang ini, saat pandemi Covid-19, kata Donal, DPR mestinya fokus saja menjalankan fungsi pengawasan mereka atas kebijakan pemerintah dalam menangani darurat korona. Sebab banyak hal yang perlu dikritisi oleh parlemen. Misalnya mengkritisi rencana dan implementasi kerja pemerintah dalam menanggulangi penyebaran virus korona atau Covid-19.
Sayangnya, kata dia, alih-alih melakukan itu, parlemen justru sibuk kejar target, meloloskan aturan kontroversial hingga melakukan realokasi anggaran untuk kepentingan sendiri. Maka berangkat dari fakta yang ada, ICW mendesak pimpian DPR untuk melakukan beberapa hal.
Pertama, tambah Donal, membatalkan realokasi anggaran untuk akomodasi dan kunjungan Dapil saat masa pandemi korona. Perubahan anggaran tersebut bentuk sikap tidak peka wakil rakyat yang pada akhirnya menguntungkan diri sendiri dan jabatannya.
"Kedua, membatalkan revisi RUU kontroversial dan memperkuat fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah dalam menanggulangi kondisi darurat seperti saat ini," pungkasnya.
ags/N-3
