JAKARTA - Pemerintah perlu mempercepat penyerapan anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Sebab, hingga memasuki semester II-2022, penyerapannya belum mencapai 40 persen. Padahal, anggaran PEN sebagai andalan mendorong pertumbuhan.

Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan, menyebut realisasi hingga 22 Juli 2022 baru mencapai 146,7 triliun rupiah atau 32,2 persen dari pagu yang dialokasikan yakni 455,6 triliun rupiah. "Kami mendesak pemerintah untuk mempercepat realisasi anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional," ucapnya di Jakarta, Senin (8/8).

Dia menjelaskan realisasi anggaran tersebut diprioritaskan untuk menjamin pasokan bahan pangan yang mencukupi, murah, dan mudah diakses. Lalu, menopang daya beli masyarakat berpenghasilan rendah melalui distribusi Bansos secara tepat dan cepat.

Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis tingkat inflasi pada Juli 2022 mencapai 0,64 persen (mom) dan 4,94 persen (yoy). Tingkat inflasi secara tahunan merupakan inflasi tertinggi sejak Oktober 2015 mencapai 6,25 persen. Karena itu, Hergun mendorong pemerintah dan Bank Indonesia (BI) agar memperkuat koordinasi untuk mengatasi merambatnya inflasi.

Bauran antara kebijakan fiskal dan moneter yang tepat diyakini akan mampu mempertahankan tingkat inflasi pada rentang yang moderat dan terukur. Idealnya, kata Hergun, pada periode semeter I-2022 realisasi PC-PEN sudah mencapai 50 persen, sehingga pada semester II-2022 tidak menumpuk. Masih rendahnya realisasi PEN dikhawatirkan akan mengulang realisasi tahun lalu yang tidak optimal, yakni hanya 88,4 persen.

"Realisasi PC-PEN perlu lebih didorong agar terserap lebih optimal, terutama program perlindungan sosial karena akan dijadikan bantalan untuk menopang daya beli masyarakat yang berpenghasilan rendah," tegasnya.

Konsumsi Turun

Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin, mengatakan dari data Badan Pusat Statistik (BPS), seluruh komponen pengeluaran tumbuh positif, kecuali konsumsi pemerintah yang masih mengalami kontraksi pada kuartal II-2022 sebesar negatif 5,24 persen (yoy). Sedangkan konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh 5,51 persen (yoy), investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 3,07 persen (yoy), ekspor tumbuh tinggi mencapai 19,74 persen (yoy), dan impor mencapai 12,34 persen (yoy).

"Saya kira hal ini patut menjadi catatan pemerintah untuk mempercepat serapan belanja pemerintah, khususnya belanja pegawai dan belanja pengadaan barang/ jasa pemerintah. Karena dengan belanja pegawai kita bisa memperkuat konsumsi rumah tangga. Begitu pun belanja pengadaan yang akan bermanfaat untuk menggerakkan UMKM lokal," ujar Puteri.

Baca Juga: