Program pengendalian banjir dan abrasi yang menjadi kegiatan prioritas justru paling rendah realisasi anggarannya pada 2020.
JAKARTA - Program pengendalian banjir dan abrasi menjadi kegiatan prioritas DKI Jakarta yang memiliki tingkat realisasi APBD paling rendah pada tahun 2020.
Hal tersebut terungkap dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan APBD 2020 Pemprov DKI Jakarta kepada DPRD yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria, Kamis (29/7).
Dalam laporan itu diketahui realisasi program pengendalian banjir dan abrasi untuk 2020 hanya 1,3 triliun rupiah atau 74,52 persen dari anggaran yang dialokasikan 1,74 triliun rupiah.
"Program pengendali banjir dan abrasi dari anggaran 1,74 triliun rupiah terealisasi 1,3 triliun rupiah atau 74,52 persen," kata Riza dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI.
Pengendalian banjir merupakan kegiatan yang tergabung dalam salah satu dari lima prioritas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selama menjabat.
Adapun capaian prioritas Anies selama 2020 adalah untuk prioritas pertama, menjadikan Jakarta aman, sehat, cerdas, berbudaya dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan.
Program pengembangan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan dari anggaran 3,30 triliun rupiah terealisasi 3,11 triliun rupiah atau 94,31 persen. Program jaminan pemeliharaan kesehatan daerah dengan anggaran 2,2 triliun rupiahterealisasi 1,99 triliun rupiah atau 94,08 persen.
Program wajib belajar 12 tahun dengan anggaran 1,93 triliun terealisasi 1,60 triliun rupiah atau 83,26 persen. Program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan dengan anggaran 1,52 triliun terealisasi 1,42 triliun rupiah atau 93,38 persen.
Sedangkan program pengembangan guru dan tenaga kependidikan dengan anggaran 1,39 triliun rupiah terealisasi 1,34 triliun rupiah atau 96,63 persen.
Untuk prioritas kedua, menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan.
Program pengendali banjir dan abrasi dari anggaran 1,74 triliun rupiah terealisasi 1,30 triliun rupiah atau 74,52 persen. Program pengelolaan persampahan dari anggaran 1,34 triliun rupiah terealisasi 1,29 triliun rupiah atau 96,31 persen.
Program pembangunan atau peningkatan jalan dan jembatan dari anggaran 1,08 triliun rupiah terealisasi 908,13 miliar rupiah atau 83,76 persen.
Program penyediaan dan pemeliharaan perawatan perumahan rakyat dari anggaran 451.90 miliar rupiah terealisasi 406,03 miliar rupiah atau 89,85 persen.
Program pengendalian dan penertiban lalu lintas dan angkutan dari anggaran 272,01 miliar rupiah terealisasi 241,24 miliar rupiah atau 88,69 persen.
Resesi akibat Covid-19
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengajukan revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2020 karena terjadinya kontraksi ekonomi daerah.
Disebutkan pula bahwa ekonomi Jakarta secara tahunan atau year on year (yoy) minus 8,33 persen pada Triwulan II 2020. "Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta juga didasari oleh resesi yang terjadi akibat dampak pandemi Covid-19," kata Riza.
Kontraksi ekonomi Jakarta berangsur membaik pada Triwulan III 2020, yaitu minus 3,89 persen yoy dan Triwulan IV menjadi 2,14 persen yoy. Walau begitu, DKI menilai angka ini masih menunjukkan perekonomian Jakarta di bawah tingkat normal.
Alasan lain diperlukan perubahan RPJMD DKI 2017-2022 untuk merespons pandemi Covid-19 yang ditetapkan sebagai bencana non-alam sejak Maret 2021 sehingga menuntut Jakarta harus bisa beradaptasi dengan kehidupan new normal.
Untuk itu, strategi pembangunan kota juga berubah. Anies berharap, nantinya pembangunan kota dapat mengutamakan penyediaan pelayanan dasar perkotaan berketahanan dan tangguh terhadap bencana alam dan non alam. jon/S-2
