Tren ekonomi global ke depan lebih menekankan pada ekonomi berkelanjutan sehingga kebijakan fiskal perlu diarahkan ke sana.
JAKARTA - Pemerintah menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan fiskal tahun depan akan fokus pada penguatan sumber daya manusia (SDM) hingga pengembangan ekonomi hijau. Hanya saja langkah konkret pemerintah terkait ekonomi hijau ini dinilai masih minim. Terbukti masih banyak produk ekspor jauh dari prinsip keberlanjutan.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan alasan difokuskan pada SDM dan ekonomi hijau supaya sesuai dengan tema kebijakan fiskal pada 2023 Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
"Kebijakan fiskal pada 2023 di sektor APBN akan dirancang untuk mampu merespons dinamika perekonomian domestik dan global, sekaligus menjawab tantangan dan mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal," ungkap Menkeu dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (20/5).
Menkeu menjabarkan anggaran pemerintah akan fokus untuk penguatan kualitas SDM, akselerasi pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi dan regulasi, serta mendukung revitalisasi industri dengan mendorong pembangunan ekonomi hijau.
Selain itu, kebijakan fiskal pada 2023 juga akan meningkatkan efektivitas transformasi ekonomi yang didukung dengan reformasi fiskal. Reformasi ini dilakukan melalui mobilisasi pendapatan untuk pelebaran ruang fiskal, konsistensi penerapan perbaikan kualitas belanja atau spending better secara efisiensi dan efektif, serta terus mendorong pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif.
Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan kebijakan pendapatan negara diarahkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan dengan menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha serta kelestarian lingkungan.
Hal ini ditempuh dengan menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), mendorong agar sistem perpajakan lebih sehat dan adil sehingga dan mendorong perluasan basis pajak serta peningkatan kepatuhan wajib pajak.
"Melalui implementasi UU HPP yang efektif, maka rasio perpajakan akan terus meningkat. Optimalisasi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) juga dilakukan dengan peningkatan inovasi layanan, dan reformasi pengelolaan aset," kata Menkeu.
Acuhkan ESG
Peneliti Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda, menegaskan tren ekonomi global memang lebih menekankan pada ekonomi berkelanjutan. Pemerintah sudah tepat mengarahkan kebijakan fiskal ke arah sana.
Namun kata dia, faktanya saat ini produk ekspor Indonesia bertolak belakang dengan komitmen ekonomi berkelanjutan. "Coba saja tengok produksi barang-barang dari Indonesia, sebagian besar tidak memperhatikan ESG (Environment, Social, Good Governance) kok," tegasnya.
Dia mencontohkan keengganan sejumlah perusahaan besar dunia, seperti Apple dan Tesla, berinvestasi di Indonesia. Karena itu, tegas dia, pemerintah perlu memastikan imbauan tersebut sudah dilaksanakan.
"Hingga kini belum ada bentuk kebijakan konkret pemerintah yang menuju ke arah sana. Setidaknya hingga saat ini, kalaupun ada, kebijakannya belum optimal," pungkas Huda.
