JAKARTA - Masyarakat Papua mengeluhkan minimnya efektivitas dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk mengentaskan kemiskinan di daerah tersebut. Buruknya pengelolaan anggaran membuat masalah kemiskinan di Papua tak kunjung teratasi.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Adat Keerom, Servo Tuamis. Dirinya optimistis dengan kedatangan Tim penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipimpin langsung oleh Ketua KPK Firli Bahuri ke Papua dapat mengungkap berbagai penyimpangan penggunaan uang rakyat yang melibatkan pejabat-pejabat daerah di daerah tersebut.
Dengan cara itu, kata Servo, berbagai persoalan seputar penyaluran dan penggunaan dana Otsus Papua yang selama ini dikeluhkan masyarakat kecil di kampung-kampung dapat diakhiri.
''Kami orang Papua sampai hari ini kita ada miskin, uang (Otsus) yang Pemerintah bilang ada seribu triliun yang sudah turun itu di mana, itu uang besar. Nah ini yang perlu KPK jeli melihat itu semua,'' ungkap Servo melalui keteranganya di Jakarta, Minggu (6/11).
Dengan kedatangan KPK ke Papua, lanjut Servo, walaupun tujuan utamanya untuk memastikan berjalannya proses penegakan hukum terhadap Gubernur Lukas Enembe, namun bisa menjadi kesempatan yang baik bagi KPK untuk melihat dari dekat, apakah dana Otsus yang begitu besar yang sudah dikucurkan Pemerintah Pusat itu sebanding dengan hasil pembangunan yang secara nyata dinikmati masyarakat.
''KPK bisa periksa di Papua sini lebih dekat. Kita masyarakat tidak boleh gontok-gontokan tapi kita serahkan (ke KPK) dan menjaga kebersamaan, saling komunikasi kita berjalan baik," kata Servo.
Seperti diketahui, pemerintah kembali mengalokasikan anggaran untuk otsus Papua dan Papua Barat sebesar 8,5 triliun rupiah dalam APBN 2022. Dana tersebut lebih besar 12,6 persen dibandingkan dalam outlook APBN 2021 sebesar 7,6 triliun rupiah. Selama periode 2002-2019 pemerintah telah menyalurkan Dana Otsus sebesar 86,45 triliun rupiah.