“Jadi, APBD 2023 uangnya sudah siap, sudah hibah kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum), dan itu sudah dipakai. Jadi, insya Allah sampai dengan sekarang tidak ada masalah."
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan saat ini realisasi anggaran untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 telah mencapai 31,12 persen.
"Jadi, APBD 2023 uangnya sudah siap, sudah hibah kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum), dan itu sudah dipakai. Jadi, insya Allah sampai dengan sekarang tidak ada masalah," kata Tenaga Ahli Kemendagri, Suhajar Diantoro dalam seminar yang diselenggarakan di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta, kemarin.
Ia menjelaskan bahwa secara keseluruhan dana Pilkada 2024 berasal dari 40 persen APBD 2023 dan 60 persen APBD 2024.
Selain itu, ia menjelaskan bahwa total anggaran untuk Pilkada 2024 meliputi kebutuhan KPU yang mencapai 28,76 triliun rupiah, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebanyak 8,63 triliun rupiah.
Walaupun demikian, ia mengatakan bahwa masih terdapat 23 pemerintah daerah (pemda) yang belum meneken Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
"23 pemda itu di Aceh, karena di Aceh kan pembentukan Bawaslunya oleh DPR Aceh. Ini dalam proses, juga tidak ada masalah, saya sudah cek di sana dalam proses penyelesaian," ujarnya.
Ia melanjutkan, "Panwaslih (Panitia Pengawas Pemilihan), ya, istilahnya, Panwaslihnya dibentuk oleh DPR Aceh. Begitu selesai dibentuk, uangnya sudah bisa dihibahkan, saya kira seperti itu. Jadi, semua sudah clear."
Sementara itu, ia juga mengatakan bahwa lembaganya telah menyiapkan anggaran pengamanan Pilkada untuk Kepolisian dan TNI.
"Kami juga menyiapkan anggaran untuk pengamanan dari polisi itu 898,57 miliar rupiah, seluruh Indonesia, sampai ke kabupaten-kabupaten, sedangkan untuk TNI kurang lebih 377,62 miliar rupiah. Nah, itu dukungan pendanaan," jelasnya.
