JAKARTA - Penyerapan anggaran dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dinilai belum maksimal. Pasalnya, alokasi dana PEN ke sektor usaha masih relatif rendah dibandingkan untuk perlindungan sosial.
Ekonom Centre of Reform on Ecomomic (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengungkapkan penyerapan PEN belum optimal. Indikasi tersebut terlihat dari realisasi untuk pembiayaan korporasi masih relatif kecil.
Dana ini, lanjutnya, selain untuk BUMN, peruntukannya juga untuk industri padat karya. Industri ini penting untuk menggerakan kembali ekonomi nasional. "Kalau dilihat dari dana PEN yang realisasinya besar adalah perlindungan sosial," jelas Rendy di Jakarta, Rabu (18/11).
Menurutnya, sampai saat ini masih banyak evaluasi terhadap alokasi sejumlah pos, termasuk kartu pra-kerja. Sebagian calon penerima kartu tersebut gagal mencairkan bantuan itu karena tidak mengetahui persyaratan administrasi.
"Saya kira ini yang kemudian menyebabkan potensi kurang optimalnya bantuan kartu pra-kerja ini," pungkasnya.
Perbaikan Realisasi
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan realisasi anggaran program PEN mencapai 386,01 triliun rupiah atau 55,5 persen dari total pagu sebesar 695,2 triliun rupiah hingga pekan kedua November 2020. Menkeu menyatakan tren penyerapan anggaran Program PEN terus mengalami perbaikan jika dilihat dari sejak semester pertama hingga Oktober tahun ini yaitu terjadi kenaikan mencapai 31,9 persen.
"Sampai hari ini kita terus lakukan perbaikan sehingga 55 persen dari Program PEN sudah terabsorbsi," kata Sri Mulyani dalam dalam acara Anti Corupption Summit-4 2020 di Jakarta, Rabu (18/11).
Sri Mulyani merinci anggaran untuk bidang kesehatan telah terealisasi 34,29 triliun rupiah atau 35,3 persen dari pagu 97,26 triliun rupiah dan perlindungan sosial terealisasi 182,54 triliun rupiah atau 77,9 persen dari pagu 234,33 triliun rupiah.
Kemudian realisasi untuk sektoral K/ L dan pemda adalah sebesar 32,92 triliun rupiah atau 19,9 persen dari pagu 65,97 triliun rupiah dan dukungan UMKM 95,62 triliun rupiah atau 83,3 persen dari pagu 114,81 triliun rupiah. Sementara untuk realisasi insentif usaha tercatat sebesar 38,64 triliun rupiah atau 32 persen dari pagu 120,6 triliun rupiah dan pembiayaan korporasi 2 triliun rupiah atau 3,2 persen dari pagu 62,22 triliun rupiah. uyo/E-10
