Realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) telah mencapai 5,5 triliun rupiah per 31 Mei 2024, naik 700 miliar rupiah dari realisasi akhir April sebesar 4,8 triliun rupiah.
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) telah mencapai 5,5 triliun rupiah per 31 Mei 2024, naik 700 miliar rupiah dari realisasi akhir April sebesar 4,8 triliun rupiah.
Nilai realisasi Mei setara dengan 13,7 persen dari total pagu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang sebesar 40 triliun rupiah.
"Kalau tahun ini, 5,5 triliun rupiah sudah dibelanjakan hingga Mei dari pagu tahun ini yang cukup signifikan, yaitu 40 triliun rupiah," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (27/6).
Anggaran itu digunakan untuk pembangunan klaster infrastruktur serta noninfrastruktur.
Untuk realisasi klaster infrastruktur tercatat sebesar 3,4 triliun dari pagu 36,7 triliun rupiah. Anggaran digunakan untuk pembangunan gedung di kawasan Istana Negara, kementerian koordinator dan kementerian lain, serta gedung Otorita IKN (OIKN).
Kemudian, untuk pembangunan t rusun ASN dan pertahanan keamanan (hankam), rumah tapak menteri, dan rumah sakit IKN. Anggaran juga digunakan untuk pembangunan jalan tol IKN, jalan dan jembatan IKN, serta bandara VVIP.
Selanjutnya, realisasi klaster infrastruktur digunakan untuk penataan dan penyempurnaan kawasan Bendungan Sepaku Semoi, Embung KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan), dan pengendalian banjir IKN.
Sementara realisasi klaster noninfrastruktur tercatat sebesar 2 triliun dari pagu 3,3 triliun rupiah.
Anggaran digunakan untuk perencanaan, koordinasi, dan penyiapan pemindahan; laporan dan rekomendasi kebijakan pada kementerian/lembaga (K/L); kegiatan pemetaan, pemantauan, dan evaluasi; dukungan pengamanan Polri; serta operasional OIKN.
Untuk diketahui, total anggaran yang disalurkan untuk pembangunan IKN mencapai 72,5 triliun, dengan rincian alokasi dana pada APBN 2022 sebesar 5,5 triliun rupiah, APBN 2023 27 triliun rupiah, dan pagu APBN 2024 40 triliun rupiah.
Sebelumnya, Otorita IKN membuka peluang investasi dan kerja sama dengan pihak Korea Selatan, untuk pengembangan pembangunan IKN di Kaltim.
Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos Adiwijaya dalam keterangan di Jakarta, Sabtu mengatakan bahwa pihaknya telah mengadakan pertemuan audiensi dengan perwakilan dari National Agency for Administrative City Construction (NAACC) asal Korea Selatan.
"Pertemuan ini bertujuan untuk menjajaki peluang kerja sama strategis antar kedua lembaga dalam rangka pembangunan dan pengelolaan Nusantara yang berkelanjutan dan modern," kata Jaka.
Pertemuan yang berlangsung pada Jumat (21/6) di Kantor Otorita IKN di Balikpapan dihadiri oleh Sekretaris Otorita IKN dan delegasi dari NAACC, yang membawa pejabat senior dan ahli di bidang konstruksi dan perencanaan kota dari dua badan usaha pemerintah Korea Selatan, Ciguarantee dan Korean Land and Housing Corporation (LH). Ant/S-2
