Menurunnya secara signifikan jumlah kasus Covid-19 membuat pemerintah Tiongkok mencabut pembatasan visa bagi orang asing.

JAKARTA - Rasio utang luar negeri (ULN) Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berada di kisaran 30,3 persen, sedikit meningkat dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 30,1 persen.

"Utang luar negeri Indonesia pada Januari 2023 tercatat sebesar 404,9 miliar dollar AS," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (14/3).

Seperti dikutip dari Antara, Erwin mengatakan pertumbuhan ULN Indonesia pada Januari 2023 secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 1,9 persen (yoy), melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 4,1 persen (yoy).

"Kontraksi pertumbuhan ini bersumber dari ULN pemerintah dan sektor swasta," ujarnya.

Perkembangan posisi ULN pada Januari 2023 juga dipengaruhi oleh faktor perubahan akibat pelemahan mata uang dollar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk rupiah.

Struktur ULN Indonesia ditunjukkan oleh ULN yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 87,4 persen dari total ULN.

Perkembangan ULN tersebut terutama didorong oleh peningkatan penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan internasional seiring sentimen positif kepercayaan pelaku pasar global yang makin meningkat.

Masalah Serius

Masalah utang ini menjadi persoalan serius dan menjadi bahasan para kepala keuangan dan bank sentral G20 bertemu di India. Indonesia harus hati-hati mengelola utang.

Ekonom Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Y Sri Susilo, mengatakan dengan rasio ULN Indonesia pada Januari 2023 terhadap PDB terjaga di kisaran 30,3 persen. Yang perlu lebih dicermati adalah utang swasta.

Sebab, data menunjukkan ULN pemerintah didominasi oleh pinjaman jangka panjang yang persentasenya hingga 87,4 persen.

"Sementara itu, ULN swasta jangka panjang persentasenya mencapai 75,2 persen terhadap total utang luar negeri swasta. Inilah pentingnya menerapkan prinsip kehati-hatian, agar lembaga keuangan kita tetap prudent," kata Susilo kepada Koran Jakarta, Selasa (14/3).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi; industri pengolahan; pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 77,6 persen dari total ULN swasta.

Di tengah tekanan pengetatan keuangan dunia, yang terpenting menurut Susilo, terus menjaga komunikasi antar-stakeholder keuangan nasional sehingga semua tetap terpantau dan terkendali.

Baca Juga: