“Agenda rutin tahunan organisasi itu dihadiri para profesor/guru besar dan Pengajar HTN-HAN perwakilan pengurus wilayah/daerah dari 35 provinsi dan juga para pengurus pusat."
JAWA TIMUR - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) 2024 akan membahas penataan kabinet presidensial di Indonesia yang digelar di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 26 - 28 April 2024.
"Agenda rutin tahunan organisasi itu dihadiri para profesor/guru besar dan Pengajar HTN-HAN perwakilan pengurus wilayah/daerah dari 35 provinsi dan juga para pengurus pusat," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Pusat APHTN-HAN Prof. Bayu Dwi Anggono dalam keterangan tertulis yang diterima di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis (25/4).
Dalam rakernas selama 3 hari ini akan dilaksanakan sejumlah agenda mulai dari laporan perkembangan organisasi APHTN-HAN pusat dan daerah, penyusunan program kerja tahunan, kuliah tamu oleh hakim Mahkamah Konstitusi, dan seminar nasional.
Khusus mengenai seminar nasional akan mengambil topik "Penataan Kabinet Presidensial di Indonesia" dengan melibatkan narasumber Prof. Zudan Arif Fakrulloh (Penjabat Gubernur Sulawesi Barat), Prof. Satya Arinanto ( Staf Khusus Wapres Bidang Hukum/Guru Besar HTN FH UI), Dr Wawan Mas'udi (Dekan Fisipol UGM), Prof. Retno Saraswati (Dekan FH Undip) dan Dr Oce Madril (Ketua Tim Pengkaji APHTN-HAN).
Menurutnya yang berbeda dengan rakernas-rakernas sebelumnya adalah tahun ini akan dipaparkan dan ditetapkan hasil kajian yang disusun oleh Tim Pengkaji APHTN-HAN terkait tema "Penataan Kabinet Presidensial di Indonesia: Refleksi dan Proyeksi Konstitusional".
