Semua mata akan tertuju pada istana lagi pada hari Kamis (19/8/2021), karena Raja Malaysia akan bertemu dengan 114 Anggota Parlemen yang menandatangani deklarasi hukum untuk mendukung mantan wakil perdana menteri dan wakil presiden UMNO Ismail Sabri Yaakob sebagai perdana menteri negara berikutnya.
Sultan Abdullah Ahmad Shah akan bertemu dengan anggota parlemen dalam lima kelompok dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore, menurut jadwal yang dilansir oleh The Straits Times.
Audiensi dengan istana datang sehari setelah batas waktu Rabu (18/8/2021) bagi anggota parlemen untuk menyatakan siapa yang mereka pilih untuk memimpin negara.
Dalam 114 suara yang diperoleh Ismail berarti saingannya, Anwar Ibrahim, yang memimpin koalisi oposisi Pakatan Harapan dan merupakan presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR), gagal mendapatkan dukungan yang cukup untuk menjadi perdana menteri berikutnya.
Raja memutuskan pada hari Rabu (18/8/2021) bahwa anggota parlemen yang dipilih untuk menggantikan pengurus sementara PM Muhyiddin Yassin masih perlu memberikan mosi tidak percaya di Parlemen untuk menegaskan legitimasinya, sementara Konferensi Penguasa juga diharapkan mengadakan pertemuan khusus pada hari Jumat (20/8/2021) untuk membahas masalah tersebut.
Pada Februari tahun lalu, Sultan Abdullah memilih Tan Sri Muhyiddin, setelah kebuntuan politik selama seminggu menyusul pengunduran diri mengejutkan mantan perdana menteri Mahathir Mohamad.
Keputusan itu dibantah oleh Tun Dr Mahathir yang pernah mencoba membentuk pemerintahan persatuan setelah menolak mengikuti rencana Bersatu untuk keluar dari PH dan bekerja sama dengan UMNO.
Pemerintah Muhyiddin diganggu oleh tuduhan bahwa itu adalah "pemerintah pintu belakang".
Menyusul hilangnya mayoritasnya dengan penarikan 15 anggota parlemen UMNO dari Perikatan Nasional awal bulan ini, Muhyiddin berjanji untuk mendorong mosi percaya di sesi Parlemen berikutnya dan menawarkan serangkaian reformasi kepada oposisi pekan lalu dalam upaya untuk mengamankan suara yang cukup.
Namun Muhyiddin terpaksa mengundurkan diri pada 16 Agustus setelah oposisi menolak kesepakatan reformasinya untuk mendapatkan dukungan bipartisan.