MOSKOW - Otoritas Qatar dan Mesir, atas arahan pemerintah Amerika Serikat (AS) telah mengancam pemimpin gerakan Palestina Hamas dengan kemungkinan penahanan, pembekuan aset, sanksi, dan pengusiran dari pengungsian Doha jika tidak menyetujui perjanjian gencatan senjata dengan Israel, lapor Wall Street Journal, mengutip sejumlah sumber.
Namun, laporan tersebut menyebutkan upaya-upaya ini justru membuahkan hasil sebaliknya. Hamas mengatakan mereka tidak akan menyetujui kesepakatan yang tidak memenuhi persyaratan.
Seperti dikutip dari Antara, pekan lalu, Presiden AS Joe Biden mengatakan Israel telah menawarkan Hamas usulan tiga tahap dengan peta jalan yang mengarah pada berhentinya kekerasan di Jalur Gaza dan pembebasan para sandera.
Fase pertama kesepakatan tersebut mencakup gencatan senjata total, penarikan pasukan Israel dari seluruh pusat populasi Gaza dan pembebasan beberapa sandera yang ditahan oleh Hamas, termasuk yang terluka, orang lanjut usia, dan wanita, serta pembebasan warga Palestina yang ditahan dari penjara.
Penghentian Permusuhan
Fase kedua melibatkan penghentian permusuhan tanpa batas waktu dengan imbalan pembebasan sandera yang tersisa, serta fase ketiga dari inisiatif ini adalah memulai rekonstruksi Gaza yang dilanda perang.
Sementara itu, Dewan Menteri Negara-negara Kelompok Negara Berkembang D-8 pada Sabtu menyerukan gencatan senjata segera, permanen, dan tanpa syarat di Gaza.
Deklarasi bersama yang dikeluarkan D-8 itu juga mendesak semua negara untuk memastikan Israel mematuhi langkah-langkah sementara yang diperintahkan oleh Mahkamah Internasional (ICJ).
Sebelumnya, Mesir dan Inggris pada Selasa (4/6) menyerukan kepada Hamas dan Israel untuk mencapai gencatan senjata di Jalur Gaza.
Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry dan Menlu Inggris David Cameron melalui telepon membicarakan usulan gencatan senjata Gaza serta pertukaran sandera yang diajukan oleh Presiden AS, Joe Biden.
Kedua menteri menegaskan kembali dukungan mereka pada upaya untuk mencapai gencatan senjata di Gaza serta mendesak Hamas dan Israel untuk menyelesaikan perjanjian guna mengakhiri krisis kemanusiaan di daerah itu.
Shoukry menggarisbawahi dukungan Mesir pada upaya untuk mengakhiri perang Israel di Gaza, menjamin akses penuh bagi bantuan kemanusiaan, penarikan penuh pasukan pendudukan Israel dari Jalur Gaza, dan pemulangan para pengungsi.
Dia juga menyampaikan seruannya kepada Israel untuk menghentikan operasi militernya di Gaza, khususnya di Rafah, serta membuka penyeberangan antara Israel dan Gaza agar bantuan masuk secara penuh.
Belum ada tanggapan resmi dari Israel atau Hamas atas usulan Biden, tetapi kelompok Palestina itu mengatakan mereka akan merespons secara positif usulan apa pun yang mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan penuh dari Jalur Gaza.
