JAKARTA - Dari lima isu besar reformasi pemilu, aspek proportionality dan electoral levels menjadi isu besar RUU Pemilu. Aspek proportionality menghitung kembali jumlah populasi dan jumlah keterpilihan (kursi). Sistem pemilu, besar-kecil daerah pemilihan, dan elecoral threshold merupakan isu dari reformasi pemilu. Electoral levels adalah jangkauan pemilihan, apakah diselenggarakan serentak nasional dan lokal.
"Ada dua isu besar terkait RUU Pemilu yakni proportionality dan electoral levels. Reformasi yang akan terjadi pada pemilu nanti sifatnya sangat besar," kata Direktur Pusat Kajian Riset dan Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Aditya Perdana pada diskusi daring yang diselenggarakan Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI), di Jakarta, Rabu (1/7).
Terkait electoral levels, Aditya membeberkan beberapa opsi pilihan antara keserentakan pemilu legislatif, presiden, Pilkada, dan DPRD. Isu ini akan berkembang menjadi dua hal. Akan ada pemilu nasional untuk presiden dan DPR serta pemilu daerah untuk Pilkada dan legislatif.
Yang mungkin bisa dipertimbangkan Komisi II DPR, jika sudah sepakat Indonesia adalah negara kesatuan, bagaimana memaknai desentralisasi politik. Aditya menyebut otoritas kewenangan gubernur dan daerah akan menjadi sangat besar. Jika ini terus didorong, akan melemahkan aspek pemerintah pusat, sehingga menjadi perdebatan untuk konsep negara kesatuan.
Menjaga Koalisi
Adit menganggap permasalahan electoral threshold berbicara tentang eksistensial politik, berapapun angkanya. Parpol tentunya memiliki keinginan untuk bertahan di level DPR atau DPRD. Keberhasilan juga ditentukan seberapa banyak kursi yang didapat pada pemilu. Tentu akan ada tarik menarik kepentingan yang kuat. Yang paling perlu dilihat adalah bagaimana menjaga koalisi dan dukungan pemerintahan.
Ketua Policy Center, M Jibriel Avessina menimbang pro-kontra dari sistem pemilu. Sistem proporsional terbuka relatif efektif. Namun, sistem ini memiliki kekurangannya dari segi kualitas individu yang terpilih. Sementara, sistem tertutup memiliki potensi menghasilkan kader yang telah lama berkecimpung di dunia politik. "Kualitas sumber daya jadi satu isi, kehendak people power jadi isu lainnya," ungkap Jibriel. n mar/N-3 *
