JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkomitmen meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, seperti material dan peralatan konstruksi dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan bangunan.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menekankan pentingnya penggunaan komponen produk dalam negeri dalam rangka menjaga roda ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19. "Pembangunan infrastruktur yang menggunakan dana APBN harus menggunakan produk dalam negeri, atau kalaupun produk dari luar, harus punya pabrik di sini," kata Menteri Basuki di Jakarta, Kamis (10/3).
Dari total pagu anggaran tahun anggaran (TA) 2022 sebesar 100,6 triliun rupiah, rencana pengadaan produk dalam negeri Kementerian PUPR tahun 2022 sebesar 80,48 triliun rupiah. Pengadaan tersebut digunakan antara lain untuk pembangunan 37 bendungan dan 21 embung.
Lainnya untuk pembangunan 160 kilo meter (km) pengendali banjir dan pengaman pantai, 2,86 meter kubik per detik air baku, 9,2 km jalan tol, 354 jalan baru, 23.715 m jembatan, 1.072 m flyover atau underpass, SPAM 1.637 liter/detik, pengelolaan sampah 21.000 KK, 8 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu, 5.141 unit Rusun, 1.823 unit Rusus dan 101.250 unit rumah swadaya.
Sebagai upaya optimalisasi penggunaan produk dalam negeri, Kementerian PUPR terus bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) dalam penyediaan e-katalog sektoral.
Kementerian PUPR juga melakukan penguatan regulasi terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yakni Permen PUPR No 18 Tahun 2018 Tentang Pemanfaatan aspal Buton untuk mendorong keterlibatan stakeholder lokal dalam pengelolaan MPK dalam negeri serta sejumlah aturan lainnya.
