JAKARTA - Pendidikan kejujuran harus dikenalkan sedini mungkin. Untuk itulah, perlunya pengenalan antipungutan liar (pungli) sejak awal kepada masyarakat, dalam hal ini para pelajar. Dengan begitu, kelak ketika terjun ke masyarakat, mereka sudah terbiasa antipungli.
Maka, Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPPL) Provinsi Jakarta menggelar sosialisasi antipungutan liar di SMAN 61, Pondok Bambu, Jakarta Timur, Kamis (24/8). Kegiatan diikuti 129 peserta yang terdiri dari kepala sekolah, pengawas dan komite sekolah. Sedangkan UPPL terdiri dari unsur Inspektorat Pemerintah Provinsi DKI, Polda Metro Jaya, dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat, seperti dikutip jakartagoid, mengatakan dalam kegiatan sosialisasi ini kepala sekolah, pengawas, dan komite sekolah diedukasi tentang pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Ini termasuk di dalamnya pengelolaan BOS dan BOP.
"Kita ingin pastikan layanan pendidikan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Jadi, harus termasuk bebas dari berbagai pungutan," kata Syaefuloh. Syaefuloh menegaskan kegiatan sosial bagi pelajar oleh sekolah harus dilakukan dengan bijak dan hati-hati agar tidak muncul pungutan.
Dia memberi contoh, kegiatan sosial yang bertujuan mengedukasi anak didik harus direalisasikan dengan konsep kerelaan sesuai dengan kemampuan. "Tidak boleh ada paksaan bagi pelajar. Itu harus dipastikan dijaga," tegasnya.
Selain edukasi pengelolaan keuangan, dalam kegiatan ini peserta juga diberikan pemahaman tentang potensi oknum luar yang coba mengganggu dengan melakukan pemerasan. Diharapkannya, sekolah bisa mengidentifikasi dan berkoordinasi dengan aparat berwajib.
"Dengan kegiatan ini, mereka menjadi kenal dengan penegak hukum. Kepsek bisa menguatkan tekad menyatakan tidak terhadap pungli," ujarnya. Kepala Suku Dinas Wilayah 1 Jakarta Timur, M Fahmi, mengapresiasi kegiatan yang bertujuan menguatkan jajarannya agar tidak terjebak dalam pungutan liar.
Menurutnya, sosialisasi ini penting sebagai penguatan untuk mewujudkan sekolah Jakarta menjadizeropungli. Di dalamnya termasuk mengatasi potensi gangguan dari oknum luar yang mencoba memeras. "Masih ada laporan sekolah diganggu oleh oknum yang mengatasnamakan organisasi atau lembaga. Ujung-ujungnya minta uang. Kami harap kegiatan ini dapat menjadi pesan untuk mereka," tandasnya.
Namun tak kalah penting adalah teladan. Artinya, pemateri harus menjadi orang pertama antipungli dan antikorupsi. Jangan sampai, dulu para pelaku iklan, "Katakan tidak pada korupsi" ternyata tidak berapa lama lalu menjadi tersangka kasus korupsi dan dipenjara.
