Dinas Pendidikan Kota Bogor tengah memverifikasi kesiapan sekolah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka.
BOGOR - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat sedang memverifikasi kesiapan sekolah dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas mulai 4 Oktober 2021.
"Saat ini kami sedang memproses verifikasi faktual secara bertahap, (verifikasi dilakukan) sejak 16 September lalu," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Hanafi saat dihubungi melalui telepon di Kota Bogor, Jumat (24/9).
Menurut Hanafi, pada tahap awal ada 50 sekolah menengah pertama (SMP) negeri dan swasta yang diverifikasi.
Hasil verifikasi menunjukkan 43 SMP sudah memenuhi persyaratan melaksanakan PTM terbatas dan tujuh SMP masih harus melengkapi persyaratan. "Hari ini kami melanjutkan verifikasi faktual terhadap 27 SMP swasta," kata Hanafi.
Ia menjelaskan, verifikasi kesiapan sekolah dalam melaksanakan PTM terbatas meliputi pengecekan dokumen rekomendasi dan izin dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan Dinas Pendidikan serta pemeriksaan personel pendukung di sekolah, sarana dan prasarana, persiapan penerapan protokol kesehatan, prosedur pembelajaran, dan kondisi kebersihan dan keamanan.
Sebelum melaksanakan pembelajaran tatap muka, sekolah antara lain harus menyiapkan satuan tugas penanganan Covid-19 tingkat sekolah serta personel pendukung yang bertugas melakukan pemeriksaan suhu, pengawasan penerapan protokol kesehatan, pembersihan dan disinfeksi ruangan, dan pemeriksaan di pintu masuk dan keluar.
Di samping itu sekolah harus memiliki unit kesehatan sekolah, ruang transit isolasi, posko satuan tugas penanganan Covid-19, fasilitas untuk mencuci tangan, alat pengukur suhu tubuh, disinfektan, dan masker cadangan."Kami juga cek bangunan sekolah dan menuntaskan target 80 persen vaksinasi dosis satu bagi siswa sekolah," kata Hanafi.
Dinas Pendidikan Kota Bogor bersinergi dengan Dinas Kesehatan serta instansi terkait lain dalam mempersiapkan pelaksanaan PTM terbatas.
Menurut Hanafi, Dinas Pendidikan juga berkoordinasi dengan Kantor Cabang Dinas dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang membawahi sekolah menengah atas (SMA) dan Kementerian Agama Kota Bogor yang membawahi madrasah tsanawiyah dan madrasah aliyah dalam mempersiapkan pelaksanaan PTM terbatas.
"Harapan kami PTM bisa dibuka serentak SMP sederajat dan SMA sederajat dengan kuota siswa sebanyak-banyaknya 50 persen, baru setelah ini menyusul SD," katanya.
Menurut data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, di Kota Bogor total ada 1.390 sekolah yang meliputi 684 sekolah dasar, 350 sekolah menengah pertama, 150 sekolah menengah atas, dan 206 sekolah menengah kejuruan.
Komunikasi dan Koordinasi
Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya memuji kesatuan gerak melalui komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta segenap elemen bangsa, termasuk tim penggerak PKK, dalam penanganan pandemi Covid-19.
"Semua bergerak dan semesta mendukung," katanya dalam keterangan resmi Pemerintah Kota Bogor, Jabar, kemarin.
Pernyataan Bima tersebut disampaikan ketika berbicara pada acara Rapat Koordinasi Kesatuan Gerak PKK Bangga Kencana Kesehatan tingkat Kota Bogor tahun 2021 di Balai Kota Bogor, Rabu (22/9).
Sistem yang sudah terbangun tersebut, kata dia, harus terus dirawat secara merata dan berkelanjutan. Dalam kesatuan gerak PKK, misalnya, menurut Bima Arya, ada struktur politik dan struktur sosial yang khas di Indonesia.
