Perekonomian provinsi di Jawa-Bali berkontribusi sebanyak 60 persen terhadap PDB nasional.
JAKARTA - Pemerintah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan III tahun ini menyusul penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali. Pertumbuhan ekonomi pada Juli-September 2021 dipoyeksikan di kisaran 3,7-4 persen, lebih rendah dibandingkan perkiraan sebelumya di level 6,5 persen.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan provinsi di Jawa-Bali berkontribusi sebanyak 60 persen terhadap PDB nasional, sehingga PPKM Darurat tentu akan berpengaruh terhadap capaian pertumbuhan ekonomi pada kuartal III. "Kuartal III itu terjadi kontraksi, tapi relatif masih positif, mungkin angkanya antara 3,7 sampai empat persen," kata Menko Airlangga saat konferensi pers daring, Senin (5/7).
Dia menambahkan ekspor akan menjadi sektor andalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal III karena dari segi global, harga dan demand terhadap komoditas CPO, batu bara, karet, dan alumunium mengalami peningkatan.
"Ekspor kita sampai kemarin relatif stabil dengan capaian ekspor yang terus bisa kita pertahankan selama 13 bulan dan surplus sebesar 10,06 miliar dollar AS di bulan Mei kemarin dengan harga komoditas yang baik," ujar Menko Airlangga.
Selain itu belanja pemerintah juga diharapkan bisa terus terjaga konsistensinya sehingga mengurangi tekanan dari tingkat konsumsi masyarakat yang turun. Melalui penerapan PPKM Darurat, Menko Airlangga berharap penanganan terhadap lonjakan kasus Covid-19 bisa diselesaikan pada kuartal IV, tepatnya pada minggu pertama atau kedua Agustus.
"Sehingga confidence masyarakat bisa pulih kembali, dengan skenario tersebut maka pertumbuhan ekonomi kita ada di antara 3,7 sampai 4,5 persen. Tergantung dari kondisi penanganan Strain Delta dijalankan dengan PPKM Darurat Jawa-Bali dan PPKM diperketat di luar Jawa-Bali," ujar Menko Airlangga.
Batasi Aktivitas
Pada kesempatan lain, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy mengatakan PPKM darurat akan membatasi aktivitas dan konsumsi masyarakat dan tentu sedikit banyaknya akan mempengaruhi kinerja perekonomian secara keseluruhan.
"Konsumsi masyarakat ini kan komponen terbesar ya dalam PDB, kue ekonomi. Jadi, ketika dia terbatas, tentu sedikit banyak akan mempengaruhi kinerja perekonomian secara keseluruhan," ujarnya di Jakarta, Senin (5/7).
Penurunan kinerja perekonomian juga diakibatkan oleh banyaknya kasus Covid-19 yang provinsi-provinsi penyumbang terbesar ekonomi nasional, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. "Karena provinsi ini laju perekonomiannya akan terganggu, saya kira perekonomian nasional juga akan terganggu," ungkapnya.
Selain itu, dia juga memprediksi kinerja investasi juga akan terdampak akibat penerapan PPKM darurat. Menurutnya, terbatasnya konsumsi masyarakat di provinsi-provinsi dengan kasus Covid-19 relatif besar, akan mendorong pelaku usaha menurunkan kapasitas produksi.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers usai Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, awal pekan ini, memperkirakan pertumbuhan ekonomi mencapai 3,1- 3,3 persen secara tahunan (yoy) pada semester I 2021. Kinerja itu didorong proyeksi kembalinya laju ekonomi ke level positif pada kuartal II 2021 menjadi 7 persen dari zona negatif selama empat kuartal terakhir.
