KL-SG HSR adalah moda perjalanan alternatif antara dua mesin ekonomi yang paling dinamis dan berkembang pesat di Asia Tenggara.
SINGAPURA - Perdana Menteri Singapura dan Malaysia pada Jumat mengatakan proyek Kereta Cepat (highspeed rail atau HRS) Singapura- Kuala Lumpur tidak akan dilanjutkan setelah perjanjian HRS berakhir 31 Desember 2020. Pembatalan tersebut disampaikan melalui pernyataan bersama Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong yang disampaikan di Kuala Lumpur, Jumat (1/1).
"Pemerintah Malaysia dan Singapura ingin menyampaikan perkembangan berhubung proyek HSR, terutama mengenai tempoh penangguhan yang berakhir 31 Desember 2020," katanya. Dalam pernyataan bersama, Perdana Menteri Singapura Lee Shien Loon dan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin, mengatakan pemerintah Singapura dan Malaysia berkeinginan melanjutkan proyek HRS, tetapi karena dampak pandemi terhadap perekonomian dua negara menyebabkan proyek terunda.
"Karena itu, perjanjian HSR sudah berakhir pada 31 Desember," kata kedua pemimpin, Jumat (1/1). "Kedua negara akan mematuhi kewajiban masing-masing, dan sekarang akan melanjutkan tindakan yang diperlukan, sebagai akibat dari penghentian Perjanjian HSR ini."
Dapat Kompensasi
Kementerian Transportasi Singapura, dalam pernyataan terpisah, mengatakan Malaysia telah mengizinkan perjanjian bilateral HSR untuk diakhiri, dan harus memberikan kompensasi kepada Singapura untuk biaya yang telah dikeluarkan, sesuai dengan klausul perjanjian tersebut. Pada September 2018, kedua belah pihak sepakat untuk menunda pembangunan HSR hingga akhir Mei tahun lalu.
Malaysia harus membayar Singapura S$ 15 juta (159 miliar rupiah) untuk biaya yang dikeluarkan dalam menangguhkan proyek tersebut. Malaysia kemudian meminta perpanjangan tujuh bulan lebih lanjut untuk memungkinkan kedua belah pihak membahas dan menilai usulan perubahan Malaysia pada proyek tersebut. PM Lee dan PM Muhyiddin telah mengadakan pembicaraan tentang proyek bilateral yang dua kali tertunda melalui konferensi video pada 2 Desember, setelah Malaysia sebelumnya mengusulkan beberapa perubahan. Kedua belah pihak kemudian mengatakan mereka akan mengumumkan rincian lebih lanjut tentang Proyek HSR melalui pernyataan bersama pada waktunya.
Tetapi kabar tentang pembaruan perundingan proyek tidak muncul. Beberapa laporan berita Malaysia yang mengutip sumber, yang tidak disebutkan namanya, mengatakan kabinet Malaysia berencana untuk melanjutkan proyek tanpa keterlibatan Singapura dan mengakhiri hubungan di Johor. Pernyataan yang dikeluarkan pada Jumat itu tidak merinci jumlah kompensasi yang harus dibayar Malaysia ke Singapura. Namun pada Juli 2018, Menteri Transportasi Singapura Khaw Boon Wan pernah mengatakan di parlemen bahwa Singapura telah mengeluarkan biaya termasuk untuk konsultasi merancang infrastruktur sipil, tenaga kerja untuk mengawasi proyek, dan juga pembebasan lahan.
Berdasarkan perkiraan awal, diperkirakan telah melebihi S$ 250 juta (2,657 triliun rupiah) pada akhir Mei 2018, katanya, seraya menambahkan bahwa Singapura akan terus mengeluarkan biaya, S$ 6 juta (63,7 miliar rupiah) pada bulan Juli, dan pada setidaknya S$ 40 juta (424,8 miliar rupiah) dari Agustus hingga akhir 2018.
Proyek itu diumumkan oleh Perdana Menteri Malaysia saat itu, Najib Razak, pada September 2010. Ide Kereta Cepat Kuala Lumpur-Singapura dimulai melalui Program Transformasi Ekonomi untuk mengubah Malaysia menjadi negara berpenghasilan tinggi. KL-SG HSR adalah moda perjalanan alternatif antara dua mesin ekonomi yang paling dinamis dan berkembang pesat di Asia Tenggara. Proyek ikonik itu akan mencakup tujuh stasiun di Bandar Malaysia, Sepang-Putrajaya, Seremban, Melaka, Muar, Batu Pahat dan Iskandar Puteri, sebelum mencapai tujuan terakhirnya di Jurong East, Singapura. n SB/AFP/P-4
