Pembangunan 10 kawasan metropolitan diharapkan dapat mengungkit perekonomian nasional yang kini melemah disebabkan dampak pandemi
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) memastikan akan mempercepat pengembangan 10 Kawasan Metropolitan prioritas di Tanah Air.
Kepala BPIW, Hadi Sucahyono, mengatakan, saat ini ada arahan dari Menteri PUPR untuk menyusun perencanaan pembangunan infrastruktur PUPR di 10 Kawasan Metropolitan dalam rangka pemulihan ekonomi dampak Covid-19. Produk perencanaan dan program pengembangan 10 Kawasan Metropolitan diharapkan bisa selesai dalam waktu dekat.
"Terutama untuk Kawasan Metropolitan Kedungsepur, targetnya dua pekan ke depan harus sudah jadi produk perencanaannya," ujar Hadi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (21/7).
Dia berharap, penyusunan rencana pengembangan Kawasan Kedungsepur dilakukan cepat. Untuk itu, penyusunan perencanaan sembilan Kawasan Metropolitan lainnya juga harus bisa cepat, agar saat ada permintaan dokumen terkait perencanaan Kawasan Metropolitan sudah tersedia.
Hadi menekankan, kerja luar biasa harus bisa dilakukan mengingat saat ini masa krisis. Kementerian PUPR diminta pemerintah memberikan masukan dan menyampaikan program pembangunan jangka pendek serta jangka panjang di 10 Kawasan Metropolitan.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo berencana mengembangkan 10 kawasan metropolitan di Indonesia guna memulihkan ekonomi dari pandemic Covid-19. Dia berpesan agar pada masa krisis, perasaan pejabat publik harus sama, rasa dalam krisis. Dengan begitu pola kerja sudah tidak bisa biasa-biasa lagi atau linier. Harus ada kerja luar biasa dan terobosan-terobosan baru.
"Selain itu, saya titip dalam penyusunan perencanaan pengembangan 10 kawasan Metropolitan ini harus betul-betul berkualitas. Perencanaan yang disusun betul-betul menjadi arahan dalam pengembangan Kawasan Metropolitan yang bisa diterapkan," katanya.
Dorong Perekonomian
Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, awal bulan ini, mengungkapkan program ini diharapkan dapat membangkitkan perekonomian setelah terpukul akibat Covid-19. Untuk mendukung program tersebut, pemerintah membutuhkan dana 1.400 triliun rupiah.
"Program ini diharapkan bisa jadi pengungkit dari perekonomian sehingga dengan infrastruktur mendorong perkotaan ini, urban development ini diharapkan juga ada tambahan 1.400 triliun rupiah dana yang diperlukan," terang Airlangga.
Ambisi pemerintah memacu pembangunan infrastruktur di tengah pandemik tersebut cukup beralasan. Langkah itu diharapkan dapat memperbaiki permintaan atau demand terhadap komoditas yang selama ini terdampak seperti semen, baja, kabel dan masih banyak lagi.
"Ini mempunyai multiplier efek kepada perekonomian," imbuhnya.
mad/Ant/E-10
