JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane tengah mengebut pembangunan dua bendungan kering (dry dam) yakni Bendungan Sukamahi dan Ciawi di Kabupaten Bogor. Prasarana ini, sebagai upaya Pemerintah untuk mengurangi kerentanan kawasan megapolitan Jakarta dari bencana banjir.
"Saya minta pekerjaan dilakukan dengan penuh kehati-hatian karena kontur tanah yang terjal. Pohon-pohon yang ada seperlunya saja ditebang, karena bisa menjadi bagian dari lansekap area bendungan. Sebagai dry dam, maka baru akan digenangi air jika intensitas hujan tinggi. Sementara saat musim kemarau bendungan ini kering," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keteranganya, usai meninjau pembangunan Bendungan Ciawi di Bogor, Selasa (7/8).
Menurut Basuki, pembangunan kedua bendungan tersebut merupakan bagian dari rencana induk pengendalian banjir (flood control) Jakarta yang sesuai kontak akan rampung tahun 2021, namun ditargetkan dapat selesai lebih cepat pada akhir tahun 2020.
Menteri PUPR ini menuturkan, perkembangan pembangunan kedua bendungan tersebut sudah menunjukkan perkembangan yang baik seiring dengan pembebasan lahan Bendungan Sukamahi yang sudah 82,81 persen dan Bendungan Ciawi sebesar 78 persen.
Tahapan penting yang harus diselesaikan pada awal pembangunan bendungan yaitu pengelakan sungai sehingga pekerjaan utama dapat dilaksanakan. Ditargetkan pengelakan sungai Bendungan Sukamahi dapat dilaksanakan pada akhir September 2019, dan untuk bendungan Ciawi pada pertengahan Oktober 2019.
Kedua bendungan tersebut, lanjut Basuki, didesain untuk mengurangi debit banjir yang masuk ke Jakarta dengan menahan aliran air dari Gunung Gede dan Gunung Pangrango sebelum sampai ke Bendung Katulampa yang kemudian mengalir ke Sungai Ciliwung. Selain itu, bendungan juga bermanfaat untuk konservasi air dan pengembangan potensi pariwisata di kawasan Puncak, Jawa Barat.
Pengelolaan Lemah
Menurut Muhamad Reza, pemerhati lingkungan dari Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (Kruha), kondisi perbaikan prasarana seperti bendung ataupun waduk tidak menyelesaikan persoalan apabila tidak diikuti dengan perbaikan wilayah hulunya, yakni daerah tangkapan air. "Jangan hanya bangun waduk atau embung saja, tetapi masalah mendasar yakni pengelolaan air di wilayah hulu belum tersentuh," tegasnya. suh/E-12