Sejumlah negara, terutama negara-negara Islam, memuji program perlindungan, pemberdayaan perempuan dan anak, seperti Three Ends yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA). Karena itu, Indonesia kerap diminta untuk berbagi pengalaman dalam meningkatkan kapasitas perempuan dan melindungi perempuan dari kekerasan.
Pada awal April 2017, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise, melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden Iran, Molaverdi. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara membahas potensi kerja sama bidang pemberdayaan perempuan dan ketahanan negara.
Menurut Yohana, Iran tertarik dengan program industri rumahan yang diterapkan Indonesia untuk memberdayakan perempuan dalam bidang ekonomi. Selain itu, Iran juga ingin meningkatkan peran perempuan di dalam bidang politik.
Tak lama setelah pertemuan dengan Wakil Presiden Iran, Yohana kembali berkunjung ke negara lain untuk membicarakan masalah perempuan dan anak. Kali ini, Yohana pergi ke Afghanistan pada 14-16 Mei 2017, di sana dia menjadi pembicara kunci dalam 4th Symposium: "Afghan Women, Messenger of Peace".
Yohana Yembise menjadi menteri Indonesia pertama yang mengunjungi Afghanistan untuk melakukan kerja sama bilateral pada bidang pemberdayaan perempuan. Tak hanya itu, kunjungan ini juga merupakan kunjungan pemerintah tingkat tinggi pertama setelah rezim taliban berakhir.
Kehadiran Yohana Yembise ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan kenegaraan Presiden Afghanistan, Mohammad Ashraf Ghani, pada 5-6 April 2017 yang merupakan kunjungan kenegaraan pertama dalam sejarah hubungan bilateral semenjak 62 tahun yang lalu.
Salah satu pembicaraan dalam pertemuan tersebut adalah Presiden Afghanistan meminta Presiden Joko Widodo untuk membantu negaranya meningkatkan pemberdayaan perempuan.
Selain memberikan pidato pada simposium nasional "Afghan Women, Messenger of Peace", Yohana juga bertemu dengan Ibu Negara Afghanistan, Rula Ghani. Rula Ghani sangat tertarik dengan program "Three Ends" (akhiri Kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdaganganm), akhiri kesenjangan ekonomi terhadap perempuan). Dalam program ini, Kementerian PPPA menggunakan pendekatan musikal untuk mendidik masyarakat Indonesia.
Selain itu, Rula Ghani juga sangat penasaran bagaimana Indonesia sebagai negara dengan masyarakat muslim yang mayoritas dapat memajukan perempuan-perempuannya. Tak hanya itu, ia juga kagum bagaimana ulama-ulama perempuan Indonesia bisa mendapat tempat dan perhatian dari masyarakat Indonesia.
Yohana pun mengundang Rula Ghani untuk ke Indonesia agar dia dapat melihat program- program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang diterapkan Indonesia.
Rula Ghani hadir memenuhi undangan Indonesia pada 4 Desember 2017, dia mengikuti simposium nasional yang diadakan KPPPA untuk memperingati Hari Ibu, kemudian pada 5 Desember dia menemui Presiden Joko Widodo di Istana Bogor.
Dalam kesempatan itu, Rula Ghani menyampaikan kekagumannya terhadap kemajuan yang dialami perempuan Indonesia seperti banyaknya organisasi perempuan yang berupaya membantu dan memberdayakan kaumnya.
Rula pun menyatakan dirinya ingin kembali ke Indonesia untuk meninjau peranan perempuan di tingkat desa.
Tak hanya negara Islam, Indonesia juga meningkatkan kerja sama di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan negara lain, seperti Republik Kepulauan Fiji.
Kedua negara sudah melakukan penandatanganan kerja sama pada 18 Desember 2013, dan pada 11-15 Desember 2017, kedua negara telah melaksanakan pertemuan kelompok kerja teknis bersama yang ketiga di Yogyakarta.
Tujuan utama pertemuan adalah untuk mengevaluasi kegiatan kerja sama yang telah dilaksanakan sesuai kesepakatan ke-2 yang dilaksanakan di Suva, Fiji, pada Mei 2016.
Kelompok kerja teknis bersama ketiga ini juga menyepakati usulan program-program kerja sama yang akan dilaksanakan oleh kedua instansi pada 2018-2019 mendatang.
Hak Anak
Tak hanya itu, Indonesia juga memberikan presentasi yang fokus pada bidang "Hak Anak dalam Rantai Pasokan Global" pada Forum Bisnis dan Hak Manusia PBB yang diselenggarakan 27-29 November di Jenewa, Swiss.
Dalam forum itu, Deputi Tumbuh Kembang Anak KPPPA, Lenny Rosalin, menyampaikan masalah "Peran Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak untuk mendukung Kabupaten dan Kota Layak Anak Menuju Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030".
Program Kabupaten dan Kota Layak Anak memiliki 24 indikator, yang salah satunya dalah peran dunia usaha dalam meningkatkan perlindungan anak, perusahaan tersebut dapat disebut layak anak jika menerapkan program-program yang ramah anak. Ant/cit/E-3
