JAKARTA - Kebijakan fiskal pemerintah pada 2021 yang tetap memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) harus dibarengi dengan penajaman pemberian stimulus ke sektor ekonomi.
Selain itu, stimulus yang disalurkan diharapkan lebih tepat sasaran serta banyak menyasar sektor produktif agar mampu mengakselerasi perekonomian secara keseluruhan.
Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Airlangga, Gitadi Tegas, saat dihubungi, Minggu (22/11), mengatakan agar defisit anggaran tidak sia-sia, pemerintah harus melakukan penajaman program stimulus pemulihan ekonomi.
Penajaman itu dengan menggunakan tolok ukur keberhasilan program-program yang sudah ada saat ini. Untuk program yang dinilai kurang tepat sasaran perlu dievaluasi dan dialihkan ke program lain yang lebih produktif. Pemerintah pun dituntut membuat program prioritas yang menjadi terobosan agar daya ungkitnya terhadap perekonomian lebih besar.
"Kapasitas pembuat kebijakan bisa dinilai dari kualitas kebijakannya. Bila pemerintah serius ingin memulihkan kondisi dari krisis ini, bukan dengan sekadar menggelontorkan anggaran. Harus ada parameter keberhasilan yang jelas pada setiap sektor, sehingga bisa fokus membuat prioritas," kata Gitadi.
Selanjutnya, pemerintah pun harus berani membuat "ketidakrataan yang disengaja", agar anggaran itu tidak sia-sia karena diprioritaskan pada sektor-sektor yang signifikan dalam menggerakkan roda ekonomi.
Lanjutkan Konsolidasi
Secara terpisah, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan pentingnya melanjutkan konsolidasi kebijakan fiskal maupun moneter pada 2021 agar pemulihan ekonomi semakin kuat dan berjalan pada jalur yang tepat.
Menkeu mengatakan salah satu kebijakan fiskal yang akan dilakukan adalah melanjutkan kebijakan pelebaran defisit anggaran, meski tidak sebesar pada 2020. "Kita menurunkan defisitnya untuk tahun depan. Penurunan ini tidak terlalu jauh, hanya ingin memastikan bahwa pemulihannya terus berjalan dan tidak terganggu," katanya.
Hal itu diungkapkannya usai mengikuti kegiatan The 5th G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting yang merupakan bagian dari Pertemuan G20 yang diselenggarakan secara daring.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyambut baik semua lembaga multilateral yang memberikan dukungan, baik dalam kerangka mikroekonomi, pembiayaan vaksin, maupun pada pembiayaan hijau untuk mengatasi perubahan iklim.
"G20 harus terus mendukung kerja sama multilateral ini dan juga memastikan bahwa semua negara mendapatkan akses vaksin secara adil, terjangkau, dan merata," katanya.
Dia pun berharap inisiatif perpanjangan periode pembayaran utang melalui program Debt Service Suspension Initiative (DSSI) dapat membantu negara-negara yang paling rentan terdampak pandemi Covid-19.
"Kami juga mendorong G20 melalui semangat multilateralisme dapat memperluas dukungan kepada negara-negara rentan," katanya. n SB/E-9
