JAKARTA - Menjelang empat tahun penyelenggaraan Tol Laut, Kementerian Perhubungan akan terus mengevaluasi salah satu program Nawa Cita dari pemerintah tersebut. Langkah itu dimaksudkan untuk memaksimalkan dan mendorong produktivitas muatan tol laut sehingga dapat menurunkan disparitas harga antara Indonesia wilayah Barat dan Timur.
"Penyelenggaraan program Tol Laut sebagai salah satu program unggulan Pemerintahan Joko Widodo, terus dievaluasi guna mendapatkan masukan dan perbaikan agar tujuan penyelenggaraan tol laut tersebut tepat sasaran," kata Plt Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan, Capt. Wisnu Handoko di Jakarta, akhir pekan lalu.
Adapun evaluasi tol laut, tambahnya, terus dilakukan baik dari sisi ketepatan jadwal, keandalan sarana prasarana pendukung di pelabuhan, konektivitas, biaya-biaya, efektivitas dan efisiensi penggunaan ruang muat untuk muatan berangkat dan muatan balik, serta tentunya dampak pelaksanaan program tol laut terhadap disparitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.
"Yang jelas, Pemerintah terus mengevaluasi dan melakukan sejumlah perbaikan untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Program Tol Laut, yakni menjangkau dan mendistribusikan logistik ke daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan (T3P), serta menjamin ketersediaan barang dan mengurangi disparitas harga guna meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia," katanya.
Saat ini, menurut Wisnu, yang sering dikeluhkan dan menjadi sorotan adalah rendahnya tingkat keterisian kapal yang kembali dari Kawasan Timur Indonesia (KTKTI). Padahal, pemanfaatan jasa tol laut untuk mendistribusikan hasil produksi masyarakat di KTKTI ke sentra pemasaran di Pulau Jawa bisa dibilang lebih menguntungkan karena biaya angkut relatif lebih murah dan juga dapat mendongkrak produktivitas dan membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas.
"Karena itu, guna menciptakan keseimbangan perdagangan, kami terus memotivasi dan mendorong para kepala daerah dan pelaku pasar, terutama di Kawasan Indonesia Timur, supaya mengirimkan hasil industri dan potensi unggulan daerah mereka melalui Program Tol Laut," jelasnya.
Usulan Subsidi
Terkait usulan subsidi untuk semua kegiatan container handling dan reposisi di pelabuhan, Wisnu menilai masukan tersebut belum tepat. Sebab, pada tahap saat ini, pemerintah lebih fokus dulu pada pemerataan akses kapal-kapal agar bisa masuk ke daerah T3P. Dengan demikian, masyarakat di sana bisa merasakan hasil dari konektivitas kapal laut.
"Dan sekarang ini sudah jauh lebih baik dari kondisi sebelumnya, dimana saat ini tol laut bisa memasuki 58 pelabuhan. Dalam waktu dekat ini tol laut juga segera membuka jalur baru di koridor Sulawesi terutama di bagian Barat yang selama ini belum dilalui kapal barang liner," jelasnya.
mza/E-10
