JAKARTA - Pemerintah mengidentifikasi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang akan meningkatkan kapasitas produksinya, baik untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri sebagai substitusi impor maupun keperluan ekspor. Untuk itu, pemerintah siap memberikan beberapa kemudahan fasilitas pada perusahaan-perusahaan tersebut.
"Fasilitas itu meliputi kemudahan mendapatkan mesin dan barang modal, kemudian jaminan akses pada ketersediaan bahan baku," ungkap Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (12/2).
Menperin menambahkan, selain menggenjot produktivitas industri TPT, Kemenperin juga mendorong peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) melalui program pendidikan vokasi yang link and match antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan industri. Skema insentifnya juga tengah diupayakan.
Melalui langkah tersebut, dia berharap terjadi peningkatan kapasitas dan daya saing industri secara nasional, termasuk perusahaan-perusahaan TPT. "Kami optimistis akan terjadi peningkatan ekspor TPT sampai 15 miliar dollar AS pada tahun 2019," kata Airlangga.
Kemenperin mencatat, ekspor TPT nasional pada 2018 diprediksi mencapai 13,28 miliar dollar AS, naik 5,6 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya. Industri TPT nasional mampu berkontribusi terhadap ekspor dunia sebesar 1,6 persen. Bahkan, industri TPT menunjukkan kinerja gemilang sepanjang 2018, dengan pertumbuhan 8,73 persen, jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional 5,17 persen.
"Hingga saat ini, industri TPT dalam negeri menyerap tenaga kerja 3,58 juta orang atau 21,2 persen dari total tenaga kerja di sektor industri manufaktur. Ini menunjukkan industri TPT merupakan sektor padat karya," terang Airlangga.
Perluas Pasar
Pemerintah juga berupaya membuat perjanjian kerja sama ekonomi yang komprehensif dengan Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa (UE) untuk memperluas pasar ekspor TPT lokal. Sebab, produk TPT negara tetangga, seperti Vietnam bisa masuk ke pasar AS dan UE dengan tarif bea masuk nol persen, sedangkan bea masuk produk tekstil Indonesia masih dikenakan 5-20 persen.
Menperin dalam kunjungannya ke Batang, Jawa Tengah beberapa waktu lalu mengapresiasi PT Sukorintex atas upayanya mengembangkan industri TPT di dalam negeri serta menjaga brand image produknya. ers/E-10