JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan tambahan pembiayaan utang di RAPBNP 2017 akan dimanfaatkan untuk kepentingan belanja bersifat produktif dan bermanfaat bagi pembangunan. "Untuk menaikkan belanjabelanja yang sifatnya produktif," katanya di Jakarta, pekan lalu.
Darmin menjelaskan penerbitan surat utang ini masih dibutuhkan agar defisit anggaran tidak melebihi target yang diperkenankan dalam Undang- Undang (UU) Keuangan Negara senilai tiga persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Menurut dia, upaya menjaga defisit anggaran dengan menerbitkan surat utang bisa memberikan dampak yang lebih ekspansif bagi perekonomian dibandingkan dengan memangkas belanja.
"Kita tidak ingin memangkasnya, ingin menjaga supaya APBN itu tidak kontraktif, tapi ekspansif," kata mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu. Darmin tidak mempermasalahkan dengan adanya kebijakan pembiayaan melalui penerbitan surat utang, asalkan pemerintah secara konsisten mampu membayar utang tersebut.
Sebelumnya, Pemerintah RI dalam postur RAPBNP 2017 menargetkan defisit anggaran senilai 2,92 persen terhadap PDB atau senilai 397,2 triliun rupiah. Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah menyiapkan pembiayaan melalui utang antara lain dengan penerbitan Surat Berharga Negara (neto) senilai 467,3 triliun rupiah.
Defisit Meningkat
Target itu naik dari perkiraan defisit APBN 2017 senilai 2,41 persen terhadap PDB atau 330,2 triliun rupiah, dengan proyeksi penerbitan Surat Berharga Negara (neto) 384,7 triliun rupiah.
Meski demikian, pemerintah memproyeksikan defisit anggaran pada akhir 2017 bisa berada pada kisaran 2,67 persen terhadap PDB atau sekitar 362,9 triliun rupiah, karena adanya penghematan alamiah pada belanja Kementerian Lembaga, Dana Alokasi Khusus serta Dana Desa.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan tetap mengelola utang secara hati-hati agar pembiayaan tersebut bisa menghasilkan kegiatan produktif.
bud/Ant/E-10
