Saat dunia hadapi resesi, sejarah membuktikan UMKM penyelamat perekonomian.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menagih komitmen bank-bank dalam menyalurkan pembiayaan ke Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Bank diminta menunjukkan komitmennya dengan menyalurkan pembiayaan minimal 30 persen ke segmen UMKM dari total portofolionya.

Presiden Jokowi saat penyerahan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Klaster di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/12), mengatakan tahu persis bank yang porsi penyaluran kreditnya sudah di atas ketentuan seperti BRI.

"Bank-bank yang lain juga mesti didorong agar memiliki kepedulian untuk mengurus yang mikro, yang kecil, dan yang menengah. Saya minta kepada bank bahwa angka yang saya sampaikan beberapa tahun lalu, 30 persen untuk yang UMKM, itu betul-betul bisa terus ditingkatkan," kata Jokowi.

Selain mengultimatum industri perbankan, Presiden juga meminta UMKM untuk memanfaatkan pinjaman bank dengan baik dan akuntabel, seperti pinjaman program pemerintah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang saat ini telah berkembang pesat, dengan dibuatnya KUR Klaster.

"Fasilitas pinjaman yang ada dimanfaatkan sebaik-baiknya dipastikan tepat sasaran dan juga proses penyalurannya betul-betul transparan dan akuntabel," kata Presiden.

Pemerintah memiliki banyak program untuk menumbuhkan UMKM, seperti KUR atau program Mekaar dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM Mekaar).

"Hari ini sudah mencapai (nasabah PNM Mekaar) 13,5 juta orang. Jadi, jangan sampai ada pendapat yang mengatakan pemerintah tidak perhatian kepada yang mikro, yang kecil, keliru besar sekali. Dari 500 ribu (nasabah PNM Mekaar) sekarang sudah 13,5 juta," kata Jokowi.

Jokowi juga meminta jajarannya untuk memperbanyak dan memperluas program Kredit Usaha Rakyat (KUR) klaster ke berbagai sektor agar meningkatkan penjualan dan model bisnis UMKM. "Saya senang sekarang ada model KUR klaster, ini benar, memang harus diklasterkan," kata Presiden.

KUR klaster hortikultura, misalnya, menurut Jokowi melibatkan kalangan UMKM dari pesantren. Model klaster tersebut turut menumbuhkan bisnis UMKM hortikultura karena terdapat off taker atau penjamin pembeli yang mendukung pembelian produk UMKM.

"Saya senang tadi ada pondok pesantren sampai dapat sekian miliar rupiah untuk urusan hortikultura, sayurnya dibeli, kemudian dijual lewat usaha yang memiliki jaringan yang banyak sehingga jelas off taker-nya jelas, penjamin pembeliannya menjadi jelas," kata Presiden.

Kehadiran berbagai klaster memudahkan bank menyalurkan pinjaman karena kelayakan UMKM menjadi meningkat.

"Ada off taker, ada penjamin pembelinya, kemudian ada showroom untuk menjual barang itu. Artinya dari produksi sampai masuk ke konsumen itu menjadi jelas, sehingga yang meminjamkan uang, bank maupun lembaga nonbank, itu juga yakin bahwa yang kita pinjamkan bisa kembali," papar Presiden.

Akses Permodalan

Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi, mengatakan permintaan Presiden sangat wajar, karena ada sekitar 64 juta UMKM dan masih banyak yang belum mendapat akses permodalan.

Data Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) tahun 2020 misalnya, baru sekitar 17,4 UMKM yang dapat akses permodalan. Masih ada 46,6 juta UMKM belum dapat akses modal. Kementerian Koperasi dan UKM harus lebih serius membantu UMKM mendapatkan akses permodalan.

"UMKM merupakan soko guru perekonomian Indonesia. Data Kemenko perekonomian jumlah kontribusi ekspor UMKM naik dari 14,37 persen pada 2020 menjadi 15,69 persen pada 2021," kata Badiul.

Pemberdayaan dan penguatan UMKM harus diprioritaskan guna memperkuat perekonomian dalam menghadapi ketidakpastian, bahkan ancaman resesi global.

Sementara itu, Sekjen Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS), Hardjuno Wiwoho, mengatakan saat dunia di tengah tekanan resesi, sejarah membuktikan bahwa UMKM-lah tulang punggung penyelamat. Krisis moneter 1998, krisis global 2008, dan juga di masa pandemi, saat perusahaan-perusahaan besar terpaksa harus banyak menghentikan operasionalnya, UMKM dan juga pertanian di desa jadi tumpuan pertumbuhan ekonomi.

"Sayangnya, porsi kredit perbankan ke segmen UMKM relatif masih kecil," kata Hardjuno.

Baca Juga: